Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 24 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 25 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena adanya ketentuan Undang-Undang yang sedang diuji dalam perkara a quo mengakibatkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, justru digunakan untuk kegiatan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan/atau kejaksaan dalam perkara yang sudah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukum; [3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kelengkapan pengajuan permohonan dan bukti yang diajukan para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia (vide fotokopi bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama para Pemohon diterbitkan oleh pemerintah Kota Bekasi, Kota Jakarta Pusat, dan Kota Depok) yang berprofesi sebagai advokat; 26 [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian norma Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan dalil para Pemohon dalam permohonannya, terdapat potensi kerugian para Pemohon dengan berlakunya frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002, yaitu tidak adanya kepastian hukum yang membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasi, sehingga sistem hukum tidak berjalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 yang selengkapnya menyatakan, “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 sepanjang frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “wewenang kepolisian atau 27 kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan”; Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon dan bukti-bukti tertulis para Pemohon, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 juga telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Nomor 81/PUU- X/2012, berta