Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yang menyatakan: Pasal 27 UU 15/2011 Ayat (1) “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima”; Ayat (3) “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima”; bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: 26 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"; Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 27 [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 28 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, tanggal 19 September 2008 diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor [vide Bukti P-3], tidak dapat mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan lain kecuali karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya padahal Pemohon memiliki hak konstitusional untuk, antara lain, bebas memilih pekerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon yaitu tertutupnya peluang untuk berkiprah di posisi yang lebih tinggi misalnya menjadi anggota komisioner KPU. Pemohon berniat menjadi komisioner 29 KPU, yang berdasarkan Pasal 129 ayat (4) UU 15/2011 menyatakan, "Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menurut Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan,” maka tim seleksi akan dibentuk pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan asumsi Pemohon lulus sampai tahap akhir seleksi yaitu sampai dengan pelantikan sebagai anggota KPU yang diperkirakan bulan Maret atau April 2012, tentu Pemohon harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor sebelum berakhirnya masa jabatan Pemohon, sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat masa jabatan Pemohon berakhir pada bulan Desember 2013; Bahwa satu-satunya pasal yang sangat memungkinkan digunakan oleh Pemohon adalah mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b yang menyatakan, “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: ... b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima". Menurut pembuat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal tersebut makna dari pengunduran diri yang dibolehkan adalah "mengun