Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 21 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 22 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 yang selengkapnya menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.” 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menerangkan dirinya berkedudukan sebagai kreditor melawan debitor KSP Pandawa Mandiri Grup dan Nuryanto dalam Perkara Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon karena mengharuskan 23 Pemohon sebagai kreditor menggunakan jasa advokat dalam berperkara kepailitan. Pasal 7 ayat (1) UU a quo, menurut Pemohon menjadi penghalang karena Pemohon yang berpendidikan sarjana hukum tidak dapat menjadi Pemohon dalam perkara kepailitan baik dalam hal memperjuangkan kepentingan Pemohon sendiri maupun sebagai kuasa hukum. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga potensi kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 yang mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 UU 37/2004 harus diajukan oleh seorang advokat, sehingga ketentuan tersebut menyebabkan Pemohon harus menggunakan jasa advokat dalam berperkara kepailitan. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat beracara sendiri dalam memperjuangkan perkara yang dihadapinya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 24 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan ketidakadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan membatasi hak seorang Sarjana Hukum untuk beracara pada perkaranya sendiri karena oleh norma pasal a quo hanya seorang advokat yang dapat beracara atau melakukan tindakan hukum dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sehingga, warga negara yang lain, khususnya para kreditor/debitor yang bukan seorang advokat, atau tanpa bantuan advokat, tidak dapat beracara dalam perkara kepailitan dan PKPU meskipun para kreditor dan/atau debitor tersebut paham tentang hukum materil dan hukum formil dalam perkara kepailitan dan PKPU karena pada prinsipnya materi kepailitan dan PKPU, menurut Pemohon dapat dipelajari oleh siapapun; 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya