Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua kali perbaikan permohonan. Pertama, perbaikan permohonan pada tanggal 20 Februari 2012 yang masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Kedua, perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2012 yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya pada tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 UU MK. Dengan demikian Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan pertama, yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2012; [3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 42 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 43 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pengajar hukum tata negara yang merupakan pembayar pajak dan berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta peduli dengan kegiatan advokasi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide bukti P-4); Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan 44 cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk penyelenggara pemilihan umum, bebas dari penyimpangan agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya; Bahwa pemberlakuan pasal-pasal UU 15/2011 yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945; [3.8.2] Bahwa Pemohon IV adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mengawal proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon IV (vide bukti P-3); Bahwa pengajuan permohonan pengujian UU 15/2011 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon IV untuk pemajuan demokrasi melalui pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia; [3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang merupakan pembayar pajak dan pemilih potensial dalam pemilihan umum, serta badan hukum privat yang peduli pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 45 untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pok