Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518, selanjutnya disebut UU 6/1954) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket terhadap UUD 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 bertanggal 36 12 April 2005, Mahkamah dalam amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 50 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, sehingga merujuk pada putusan a quo, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Pemohon dalam permohonan a quo masing-masing adalah: 1. Pemohon I, Dr. Bambang Supriyanto, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 2. Pemohon II, Aryani Artisari, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, 37 anggota Partai Demokrat; 3. Pemohon III, Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 4. Pemohon IV, Aristya Agung Setiawan, S.H., M.Kn., adalah warga negara Indonesia, simpatisan Partai Demokrat dan simpatisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; Dengan demikian para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.6] Menimbang bahwa di samping para Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga wajib untuk menguraikan dengan jelas tentang hak atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka 38 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa kelima syarat tersebut diterapkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan untuk pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo merupakan pengujian formil. Meskipun dalam permohonan a quo, para Pemohon menyatakan mengajukan pengujian materiil UU 6/1954, namun apabila dicermati dalam dalil permohonan, para Pemohon mempersoalkan mengenai legalitas dan dasar hukum UU 6/1954 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUDS 1950). Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon a quo merupakan permohonan pengujian materiil sekaligus permohonan pengujian formil UU 6/1954 terhadap UUD 1945. Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah membedakan ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon (legal standing) dalam pengujian materiil dan pengujian formil; Dalam pengujian materiil dinyatakan bahwa kerugian konstitusional Pemohon terjadi sebagai akibat dirumuskannya substansi norma suatu Undang-Undang, sedangkan dalam pengujian formil dinyatakan bahwa kerugian Pemohon terjadi karena tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, sehingga kekuasaan untuk membentuk UUD 1945 adalah pencerminan dari suatu kedaulatan sehingga pembentukan Undang-Undang sangat kuat kaitannya dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Meskipun masyarakat mempunyai kepentingan langsung atas sah tidaknya suatu Undang-Undang, namun demi terjamin kepastian hukum dalam sistem negara hukum perlu diadakan pembatasan yaitu setiap anggota masyarakat tidak secara serta merta dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Hal demikian sesuai asas di dalam peradilan yang 39 menyatakan bahwa hanya yang mempunyai kepentingan saja yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengujian Undang- Undang secara formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian Undang-Undang secara materiil, sehingga kriteria pemberian kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon pun juga harus dibedakan. Penggunaan kriteria kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil ke dalam pengujian formil akan menyebabkan Mahkamah masuk ke dalam pengujian materiil, padahal materi kedua macam pengujian tersebut berbeda; Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 telah menetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang- Undang, yaitu adanya hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidak seketat dengan syarat adan