Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH 11 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda). Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK berbunyi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat [yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) huruf b di atas], badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara; 12 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang, sementara itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah menyatakan pendapatnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai uraian dalam permohonan dan keterangan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.5010.271242.0001 (vide Bukti P-1) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Periode 2008-2013. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya 13 Mahkamah akan menilai apakah Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam: • Pasal 27 Ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28D Ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; • Pasal 28I Ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas menganggap dirinya dirugikan oleh adanya Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 25 September 2007 Nomor 725/15/IX/2007 dan Surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 5 September 2007 Nomor 100/1680/OTDA (Mendagri), yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf. M.Si., pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode tahun 1993-1998 dan Bupati Mamasa periode tahun 2003-2008, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah/Bupati Mamasa periode tahun 2008-2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda juncto Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Surat KPU, vide Bukti P-5); • Bahwa Pemohon, Drs. H.M. Said Saggaf M.Si., pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Mamasa. Oleh karena yang bersangkutan telah dua kali menjabat sebagai bupati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda juncto Pasal 38 Ayat (1) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 14 Pemohon H.M. Said Saggaf M.Si. tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa (Surat Mendagri, vide Bukti P-4); Menurut Pemohon Surat KPU dan Surat Mendagri tersebut di atas didasarkan pada Pasal 58 huruf o UU Pemda yang berbunyi “Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: … o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Dengan berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda, maka Pemohon tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai Bupati di Kabupaten Mamasa periode 2008-2013; [3.11] Menimbang bahwa berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan kemudian dijadikan rujukan, baik oleh KPU maupun Mendagri dalam menetapkan kebijakan, telah ternyata menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Mamasa, sehingga anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan prima facie dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok