Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil terkait UU 19/2019 sebagai berikut: A. Pendahuluan Dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), mengingat begitu banyaknya jumlah Pemohon dan permohonan serta kompleksitas persoalan dalam Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, pendapat berbeda (dissenting opinion) saya dalam perkara a 375 quo berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam registrasi perkara lainnya sepanjang terkait dengan perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019, perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, dan perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. B. Kedudukan Hukum Saya memiliki pendapat yang sama dengan 6 (enam) Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap para Pemohon pengujian formil diterapkan syarat yang sama dengan para Pemohon dalam pengujian materiil. Artinya, syarat legal standing (kedudukan hukum) untuk pengujian materiil berlaku mutatis mutandis dalam pengujian formil. Oleh karena itu, saya berpendirian bahwa seluruh permohonan dalam perkara a quo secara prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing). C. Pokok Permohonan Setelah mencermati secara sungguh-sungguh seluruh dinamika persidangan dan karakteristik tiap-tiap perkara dalam pengujian Undang-Undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar, tibalah saya pada keyakinan dan pendirian yang sama dengan Keterangan Ahli Bagir Manan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang a quo, sejatinya adalah membentuk “sebuah Undang- Undang baru tentang KPK, meskipun Undang-Undang a quo secara kasat mata terlihat seolah-olah terbatas sekedar membentuk “sebuah Undang-Undang perubahan KPK.” Beberapa perubahan ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang a quo secara nyata telah mengubah postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Perubahan ini sangat nampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik, yakni Hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah diketahui dan kemudian mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk disahkan Presiden menjadi Undang-Undang) hanya beberapa hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019 dan beberapa minggu menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. 376 Suatu pembentukan Undang-Undang yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat dan dilakukan pada momentum spesifik yang mengundang pertanyaan besar memang tidaklah secara langsung menyebabkan Undang- Undang tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, singkatnya waktu pembentukan Undang-Undang a quo jelas berpengaruh secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya masukan yang diberikan oleh masyarakat secara tulus dan berjenjang (bottom up) dan dari para supporting system yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR, serta sangat minimnya kajian dampak analisis terhadap pihak (khususnya lembaga) yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo (in casu KPK). Selain itu, tidak sinkronnya antara Naskah Akademik (yang cenderung berorientasi pada pembentukan “sebuah Undang-Undang perubahan KPK”) dan RUU (yang memang sejak awal ternyata telah berorientasi membentuk “sebuah Undang-Undang baru tentang KPK” juga menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang a quo telah terjadi disorientasi arah pengaturan mengenai kelembagaan KPK serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akumulasi dari berbagai kondisi tersebut di atas, menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang a quo. Jaminan konstitusionalitasnya pembentukan suatu Undang-Undang tidaklah semata-mata hanya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), melainkan wajib didasarkan pula pada Staatsidee yang berdasarkan kearifan asli bangsa Indonesia serta pasal-pasal terkait lainnya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang selama ini umumnya lazim digunakan sebagai dasar pengujian bagi pengujian Undang- Undang secara materiil, in casu antara lain: Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, sebab ide dasar dari sejarah lahirnya konsep mekanisme pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Constitutional Review) sejak awalnya memang dimaksudkan bersifat umum sehingga meliputi baik pengujian formil maupun materiil. Oleh karena itu, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah “.... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar...”, sehingga pengujian undang-undang 377 jelas meliputi baik pengujian formil maupun materiil. Hal ini pula yang menjadi landasan yuridis dan norma pengaturan dalam Ketentuan Pasal 51A ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 24/2003 juncto UU Nomor 8/2011 juncto UU Nomor 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Tatkala berfokus mencermati secara saksama berbagai aspek formil terkait prosedur pembentukan Undang-Undang a quo, saya meyakini dan berpendirian bahwa seluruh tahapan prosedural pembentukan Undang-Undang secara kasat mata memang telah ditempuh oleh Pembentuk Undang-Undang. Namun, yang sejatinya terjadi adalah hampir pada setiap tahapan prosedur pembentukan Undang-Undang a quo terdapat berbagai persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang cukup serius. Dalam konteks inilah diperlukan suatu pembacaan mendalam guna menilai konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang a quo. Secara konseptual, ruang lingkup pengujian formil pembentukan suatu undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” Oleh karena itu, pengujian formil sejatinya sangat penting guna mengendalikan praktek pembentukan hukum (khususnya undang-undang) agar mengikuti dengan ketat seluruh aturan dan arahan yang sudah ditentukan dalam norma hukum tertinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945. Jimly Asshidiqie (2020) memberikan contoh beberapa kategori objek pengujian formil, antara lain: format susunan peraturan (form) dan proses yang terjadi dalam tahapan pembentukan undang-undang. Begitu pula Keterangan Ahli Maruarar Siahaan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa sejumlah rujukan mengenai uji formil adalah menyangkut proses, prosedur, dan tata cara, siapa yang berwenang, dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan. Dengan mengambil pendapat Jimly Asshidiqie dan Maruarar Siahaan tersebut sebagai titik tolak dan tolak ukur, saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan Undang-Undang a quo memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang sangat serius, antara lain: 378 1. Berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, khususnya mengenai kronologis pembentukan Undang-Undang a quo, tahap pembahasan berlangsung sejak tanggal 12 September 2019, Rapat Kerja (Raker) pertama antara Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) selaku menteri yang mewakili Presiden dengan Badan Legislasi DPR sampai dengan 17 September 2019 (Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. Salah satu dokumen penting dalam tahap pembentukan RUU adalah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Oleh karena RUU ini merupakan usul inisiatif DPR, maka DIM disiapkan oleh Presiden. Dengan diperolehnya fakta dari keterangan Pembentuk Undang-Undang bahwa Raker pertama dilaksanakan tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kerja (Panja) pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh Presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Akselerasi penyusunan DIM oleh Presiden (beserta supporting system yang ada di dalamnya) secara luar biasa ini jelas menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya masukan yang selama ini umumnya diberikan secara tulus dan berjenjang (bottom up) dari supporting system yang ada, serta sangat minimnya kajian dan analisis dampak terhadap pihak yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo (in casu KPK). Secara keseluruhan dan hal ini tentunya menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang a quo. Padahal Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa “Pandangan dan Pendapat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang diterima Presiden.” Dalam konteks ini, saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apapun yang dapat diterima oleh common sense bahwa suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan 379 dalam bentuk DIM RUU kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, padahal jangka waktu yang dimiliki oleh Presiden untuk melaksanakan itu adalah paling lama 60 (enam puluh) hari. 2. Berdasarkan bentuk susunan format kenvorm Undang-Undang a quo ditemukan salah satu fakta menarik, yakni tidak lazimnya letak narasi pengesahan dan pengundangan (in casu narasi pengundangan disebutkan lebih dahulu sebelum narasi pengesahan, padahal secara prosedural jelaslah bahwa suatu undang-undang seharusnya disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan). Dalam beberapa undang-undang lain yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden, melainkan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 selalu disebutkan narasi pengesahannya terlebih dahulu kemudian narasi pengundangannya. Terhadap fakta ini telah beberapa kali saya mintakan penjelasan resmi dari kuasa Presiden, namun hingga akhir persidangan, hal ini sama sekali tidak diberikan penjelasan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Maruarar Siahaan selaku ahli yang diajukan Presiden juga mengakui dalam kesimpulan keterangan ahlinya bahwa “...revisi Undang-Undang KPK dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang tidak sempurna, memiliki kekurangan, serta menimbulkan kecurigaan...”, meskipun Maruarar Siahaan berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang a quo inkonstitusional. 3. Tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang a quo, sehingga pengesahan Undang-Undang a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangannya, meskipun tidak menandatangani Undang-Undang a quo, Presiden Joko Widodo dalam jangka waktu yang relatif cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang a quo. Hal ini sangat jauh berbeda dengan praktik dan konteks beberapa undang-undang sebelumnya yang pengesahannya juga tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden di mana pada umumnya Presiden masih memerlukan waktu yang tidak secara segera menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang yang tidak ditandatanganinya. Hal ini tentunya semakin menguatkan validitas keterangan Ahli Maruarar Siahaan sebagaimana yang saya ungkapkan pada poin 2 di atas. Dengan tidak adanya 380 jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang a quo ini, namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan menyebabkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi (culture of justification) vide keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti. 4. Selain absurditas yang terjadi dalam konteks poin 3 di atas, terjadi pada keterangan yang disampaikan komisioner KPK selaku Pihak Terkait. Nyaris seluruh keterangan yang disampaikan Pihak Terkait tersebut bersifat afirmatif terhadap substansi Undang-Undang a quo, padahal hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat sedang menjalani uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test) yang masih berada dalam konteks keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan telah dipilihnya cara persidangan simultan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo, tidaklah terhindarkan pula bagi Hakim Konstitusi, setidaknya saya, untuk mempertimbangkan aspek formil dan materiil dari Undang-Undang a quo secara simultan dan berkelindan. Kondisi ini akhirnya mengarah pada tersedianya beberapa alternatif koridor yang dapat ditempuh oleh Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Undang-Undang a quo sebagaimana beberapa kali saya ungkapkan dalam persidangan Undang-Undang a quo. Bahkan setidaknya terdapat 3 (tiga) opsi koridor untuk memutus perkara pengujian Undang-Undang a quo, yakni: 1. Pertahankan Undang-Undang a quo (dengan menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon); 2. Mahkamah memperbaiki beberapa (bahkan banyak) materi yang terdapat dalam Undang-Undang a quo dengan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, khususnya para Pemohon uji materiil) agar Undang-Undang a quo menjadi terjamin konstitusionalitasnya; atau 3. Kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum perubahan dan dengan menyatakan bah