Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah di atas, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menyatakan, “Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; Asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang tidak bisa di katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar pembuktian itulah, maka pencalonan seseorang sebagai Kepala Daerah dapat dibatalkan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat; 20 Meskipun demikian menurut pendapat saya, apakah pengetahuan kita tentang kebenaran fakta (knowledge) semata tersebut cukup relevan dan tepat untuk diterapkannya Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Pasal 58 huruf f) begitu saja tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang bukan hanya semata- mata memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 58 huruf f tersebut, tetapi mempertimbangkan sisi lain yang lebih bermanfaat dan sekaligus sebagai suatu upaya penafsiran baru yang lebih tepat atas pasal tersebut atas dasar situationally sense, dengan tujuan to display a situation is nothing but to act wisely, sehingga menghasilkan konklusi yang lain yang lebih baik; Bahwa tujuan hukum, antara lain, ialah memanusiakan manusia demi keluhuran dan martabat manusia, karena manusia adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan; Oleh karena itu, tujuan hukum yang demikian itu dari sudut utilitarianisme, hukum harus mampu mendatangkan atau mendekatkan manusia kepada kebahagiaan (happiness/pleasure) dan menjauhkan dari keadaan tidak menyenangkan (pain), baik bagi individu maupun masyarakat, maka sejalan dengan tujuan hukum demikian, hukum harus mampu mengharmoniskan kepentingan dan kebutuhan berbagai individu dalam masyarakat (Rudolf Stammler); Hak-hak individual tidak boleh dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk oleh negara melalui hukum negara (hukum positif), sehingga seseorang yang "cacat" menurut pandangan masyarakat, karena melakukan tindak pidana, tidak lagi punya harapan masa depan untuk menjadi insan kamil (manusia yang sempurna); Hukum, mempunyai dua orientasi, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang, karena masa depan yang terang, yang cerah, dan yang membahagiakan adalah hak setiap manusia; Dari sudut pandang demikian maka penafsiran Pasal 58 huruf f tidak seyogianya ditafsirkan secara letterlijk, sehingga dengan penafsiran secara demikian orang dibikin "cacat" seumur hidup dan tidak mungkin ada 21 kesempatan menduduki jabatan publik seperti Kepala Daerah; Bahwa hukuman penjara bukan saja dapat dipandang sebagai produk tetapi juga dapat dipandang sebagi proses, yakni proses pemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan terpidana tersebut untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dapat diterima masyarakat sebagaimana layaknya manusia yang normal; Jika seorang terpidana setelah menjalani penjara/pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan yang tidak pernah dipenjara, maka hal itu merupakan pernyataan yang terang-terangan, langsung atau tidak langsung, sekaligus merupakan pengakuan bahwa proses pemasyarakatan selama ini, yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal, sekaligus tidak berhasil menciptakan legal equality and legal opportunity before the law; Bahwa seorang mantan narapidana yang telah berhasil memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama dua periode tanpa cacat, membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai prestasi bagi masyarakat dan mampu bertindak bagi kemaslahatan masyarakat; Apakah orang masih tetap berpendapat bahwa seorang mantan narapidana pembunuhan yang bersangkutan masih pantas dianggap seorang yang sedang membawa golok yang berjalan kesana dan kemari yang akan membahayakan orang lain? Kiranya cukup arif untuk tidak menerapkan pasal Undang-Undang yang rigid, tetapi seharusnya nampak kearifan (wisdom), dengan menafsirkan Pasal 58 huruf f, bahwa oleh karena selama lebih dari 15 tahun mantan terpidana telah menunjukkan prestasi dan pengabdiannya kepada negara tanpa cacat, maka cukup bijaksana apabila Pasal 58 huruf f tidak layak diterapkan pada perkara a quo. Dengan demikian, masa 15 tahun cukup sebagai proses rehabilitasi nama baiknya, sehingga ia layak memenuhi syarat menduduki jabatan kepala daerah; Karl Llewellyn melihat cara pandang yang demikian sebagai "situationally sense", kesadaran akan situasi yang telah berubah, atau disebut juga "novel situation" bukan hanya aspek waktu tetapi juga pertimbangan lain (resources) yang dapat dipertimbangkan sehingga 22 mencapai keputusan yang paling baik, atau adanya hal baru artinya ada hal baru misalnya in casu seseorang yang telah lepas dari hukuman penjara selama lebih dari 15 tahun dan telah sekian lama ia bermasyarakat dan menunjukkan pretasi dan amal baiknya serta pengabdiannya kepada negara. Artinya, menilai manusia sedapat mungkin dengan seutuhnya. Seorang Kepala Daerah yang berhasil tentu bukan semata mata digantungkan kepada persyaratan is bukan seorang mantan napi, tetapi juga pada kualitas, integritas, serta kemampuannya sebagai seorang leader untuk menggerakkan masyarakat menuju pada kemakmuran daerah; Yang lebih menimbulkan kecemasan ialah jika pasal tersebut selalu ditafsirkan secara letterlijk bisa dibayangkan, pada masa kini dalam euforia kebebasan berdemokrasi, banyak pemuda mahasiswa yang melakukan demo yang terjebak dalam kekerasan yang memungkinkan ia dipenjara dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Apakah jadinya kelak jika ia telah selesai studinya dan meraih gelar sarjana is dirampas haknya atas nama hukum untuk memangku jabatan publik karena tidak bisa lepas dari jeratan Pasal 58 huruf f, suatu hal yang kebanyakan belum disadari oleh mereka; Bahwa dalam budaya masyarakat (kolektit) Indonesia stigmatisasi demikian, mengakibatkan mantan terpidana menjadi warga negara kelas dua, serta akan menjadi beban bagi anak cucu dan keturunanannya yang tanpa dosa, sebagaimana beban yang pernah diderita oleh anak cucu para korban kejahatan politik masa lalu. Pope John mengatakan, "If any government does not acknowledge the rights of man or violates them, it not only fails in its duty, but its orders completely lack juridical force" (Encyclica Pacem in Terris of Pope John XXIII) (Bodenheimer: 187); Alangkah bijaksananya jika suatu putusan dapat menjangkau masa depan (futuristic) serta mancerminkan kearifan (wisdom). A person of Justice Must be A Person of Wisdom. Sekalipun pengetahuan (knowledge) penting, tetapi itu belum cukup, the judge must have wisdom, ia harus mempunyai wisdom/prudence yang diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan semua sumber daya (resources) menuju tujuan universal manusia ialah kebahagiaan atau happiness. (Hari Chand: 309); Putusan yang melihat masa depan berarti putusan yang memfasilitasi 23 kehidupan manusia untuk memungkinkan menjadi manusia yang lebih baik bukan sebaliknya menjeratnya dalam pasal yang tidak memberikan harapan bagi kemanusiaan. la harus menyuburkan hidupnya hukum yang adil, tetapi juga sekaligus beradab, sebagai cerminan Sila Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Inilah pesan moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun; Seorang pembunuh saja yang tidak tertangkap, oleh sebab itu, ia tidak pernah merasakan dipenjara, is tidak bisa dituntut ke muka pengadilan setelah melampaui waktu tertentu (18 tahun), mengapa seseorang yang telah selesai atau telah bebas menjalani hukuman penjara dan lebih dari 15 tahun bermasyarakat dengan baik masih diungkit kesalahannya? Sungguh sesuatu yang ironis; Adalah menjadi tugas dan wewenang pembuat undang undang suatu saat menghapus atau setidak tidaknya merumuskan kembali ketentuan Pasal 58 huruf f agar pengenaan pasal tersebut dalam batas batas yang lebih edukatif sehingga benar benar para mantan narapidana kembali meraih persamaan dan kesempatan di hadapan hukum (legal equality and legal opportunity before the law); Kesimpulan: Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seyogianya ditinjau kembali kegunaannya atau ditafsirkan secara sedemikian rupa yang mencerminkan kearifan (wisdom) untuk memberikan masa depan narapidana yang lebih cerah dan manusiawi; Mendahului Putusan a quo, Mahkamah dalam "Pertimbangan Hukum", antara lain, menyatakan: [13.31] Menimbang bahwa ketidakjujuran H. Dirwan Mahmud, S.H. sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, setidak-tidaknya telah menciderai UUD 1945 sebagai berikut: [13.31.1] Pemerintah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Calon Bupati Terpilih Bengkulu Selatan, adalah seorang yang pernah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah dieksekusi, tetapi melakukan kebohongan publik dengan menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan 24 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; [13.31.2] Sehubungan dengan kebohongan publik yang dilakukannya tersebut di atas, Bupati Terpilih juga melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; [13.31.3] Perbuatan Bupati Terpilih juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; [3.32]. Menimbang bahwa, fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud, S.H., telah mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan yang dinilai lebih adil; Bahwa mencermati Putusan a quo, kita dapat menyatakan ada hambatan bagi penegakan hak-hak warga negara terutama hak berpolitik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, terutama keikutsertaan mantan narapidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akibat adanya Pasal 58 huruf (f) UU 32/2004 juncto UU 12/2008. Parahnya lagi, meskipun telah diberikan syarat konstitusional Pembuat undang-undang masih saja membuat norma yang sama ketika membentuk Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012. Keberlakuan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 25 12/2008 serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 nyata-nyata telah menambah bentuk hukuman bagi mantan narapidana. Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan: [3.19] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 agar pembuat Undang-Undang segera meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa "tidak sedang" menjadi "tidak pernah". Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan menyatakan pasal-pasal dalam perkara a quo adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan pendirian yang demikian maka Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh- sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan Putusan ini; Pertimbangan tersebut menegaskan sikap Mahkamah Konstitusi terkait norma yang diujikan dalam hal hak-hak konstitusional mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya. Semestinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, pembuat UU bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan pendirian Mahmakah Konstitusi mengenai hal ini. Sayangnya kesempatan tersebut tidak dipergunakan pembuat Undang-Undang ketika melakukan perbaikan UU Nomor 32/2004 melalui UU Nomor 12/2008 sehingga perlu "dikoreksi" oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 dengan inkonstitusional bersyarat. Selanjutnya, pembuat Undang-Undang kembali lalai melakukan penyesuaian ketika menyusun UU Nomor 8/2012 dengan tetap mencantumkan norma yang menghalangi hak-hak mantan terpidana tersebut; Dari fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa pembuat Undang-Undang tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan memiliki tafsir lain atas Pasal 3 UU 12/1995 yang memberikan penekanan 26 bahwa terpidana yang telah menjalani masa hukumannya telah pulih kembali hak-hak konstitusionalnya termasuk hak untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun dicalonkan dan dipilih menjadi anggota legislatif sama halnya dengan warga negara lainnya; Oleh karena itu menjadi hal yang penting untuk memiliki tafsiran tegas terhadap Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 agar tidak terus menerus berlanjut dan berulang pelanggaran konstitusi yang memberikan hukuman tambahan bagi para mantan terpidana; Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 4/PUU-VI112009, Mahkamah Konstitusi memberi syarat bahwa "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih" norma: (i) tidak berlaku untuk