Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898 selanjutnya disebut UU 21/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan 30 hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai alasan permohonan Pemohon akan tetapi Mahkamah menilai alasan permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami Pemohon. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sesuai dengan sistematika, perbaikan permohonan dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada keterpenuhan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud, seperti dalam permohonan awal, Pemohon hendak menguji Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 15 ayat (7); Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (7) UU 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 31 1945, namun dalam perbaikan permohonan Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji yakni menjadi Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tanpa memberikan dan membangun argumentasi/alasan yang jelas mengapa Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji tersebut. Kemudian, Pemohon juga tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) dan mendalam perihal pertentangan antara norma Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yakni Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 yang merupakan ketentuan umum (general provision) dari undang- undang a quo terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28A, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami secara jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berasal dari APBN sehingga menyebabkan kenaikan harga beras, serta pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa disertai dengan uraian lebih lanjut mengenai pertentangannya. Pemohon juga menyangkutpautkan permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang menurut Pemohon putusan Mahkamah tersebut bersifat subjektif dan mengabaikan sama sekali fakta dan nilai yang terdapat dalam permohonan Pemohon, serta Pemohon menyatakan bahwa norma a quo tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tanpa memberikan penjelasan/argumentasi lebih lanjut mengenai pertentangan norma a quo yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dengan uraian permohonan tersebut 32 menyebabkan permohonan Pemohon tidak fokus dan sulit untuk dapat dipahami oleh Mahkamah dan berakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon mengajukan putusan sela sebagai berikut: 1. Menunda keberlakuan UU 21/2023; 2. Menetapkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota admistratif kenegaraan hingga waktu peninjauan kembali kelayakan pemindahan dan pembangunan Kota Ibu Kota Nusantara; 3. Melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang didepan umum atas Bapak Joko Widodo kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 atas (telah) penggunaan APBN maupun maksud penggunaan APBN yang akan datang; Bahwa meskipun permohonan putusan sela dapat dimungkinkan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun Permohonan putusan sela yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo menurut Mahkamah saling tumpang tindih, karena selain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan UU 21/2023, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang di depan umum atas nama Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemangku jabata