Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) khusus terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai berikut: Pokok Permohonan 1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tentu harus diperjelas apa makna objektif dan ilmiah. Diperlukan adanya pengertian bahwa Sivitas Akademika adalah makna dari objektif dan ilmiah termasuk dengan kata-katanya yang tidak bisa dipisahkan. 2. Berdasarkan hal ini maka frasa "yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan," dalam Penjelasan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak diperlukan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 280 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945. Tanpa melakukan hal tersebut tidak mungkin terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan dalam budaya akademik. 3. Bahwa selain dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, frasa "nilai - nilai agama" juga diakui dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Bahkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 secara tegas menggunakan frasa "menjunjung tinggi nilai - nilai agama". Makna "nilai - nilai agama" ini dalam perjalannya banyak sekali perdebatannya karena luasnya pengertian yang diberikan. 4. Mahkamah Konstitusi tidak perlu merinci secara detail, namun cukup memberikan batasan tersebut karena selama ini tidak pernah ada batasan norma sama sekali, sehingga ternyata saat ini terjadi Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama memasuki wilayah lembaga pendidikan. Dissenting Opinion 69 1. Bahwa pada dasarnya penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (UU PNPS) mengandung persoalan dari aspek kaidah perundang- undangan yang baik dan benar. 2. Bahwa kedudukan dan fungsi penjelasan suatu peraturan perundang- undangan sudah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Nomor 15 Tahun 2019 dan undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pokok yang dapat disertai dengan contoh. 3. Bahwa Penjelasan undang-undang sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Demikian pula Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 4. Bahwa Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan 5. Bahwa Rumusan penjelasan pasal demi pasal juga tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. 6. Mencermati penjelasan Pasal 4 UU PNPS telah mengarah pada pembentukan norma baru atau makna baru yang seharusnya diatur di dalam pasal namun kemudian dituangkan di dalam penjelasan. 7. Bahwa Penjelasan Pasal 4 berupaya memperluas makna dari ketentuan pasal sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan substansi pasal. 8. Bahwa pada rumusan penjelasan huruf a “tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina” Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk 70 menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. 9. Bahwa penjelasan a quo khususnya sepanjang frasa “tindak pidana yang dimaksudkan disini, dan frasa bukanlah tindak pidana menurut pasal ini telah menimbulkan ambiguitas mana yang termasuk kategori tindak pidana dan atau bukan tindak pidana. 10. Demikan pula pada penjelasan huruf b “Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya. Rumusan frasa tersebut sangat dimungkinkan untuk lahirnya pemahaman dan penafsiran baru dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 11. Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU PNPS pada dasarnya tidak sesuai dengan kaidah pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 yang menyatakan bahwa Penjelasan tidak memuat norma baru atau menjelaskan sesuatu yang melebihi dari substansi pasal undang-undang. 12. Bahwa penjelasan Pasal UU PNPS seharusnya hanya memuat uraian yang singkat dan jelas namun tidak menjabarkan ketentuan yang dapat menimbulkan makna baru yang seakan menjadi pasal tersendiri sehingga potensial ditafsirkan lain dalam penerapannya. 13. Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1/2023) telah menyatakan mencabut dan tidak belaku Pasal 4 UU PNPS sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf h dan pengaturan mengenai penodaan agama diganti dengan istilah Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan (Pasal 300), akan tetapi berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023 ketentuan tersebut masih akan diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Adapun UU No 1/2023 diundangan pada 2 Januari 2023. 14. Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 UU a quo masih tetap berlaku hingga berlakunya UU No 1/2023 tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2026. 15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih luas, maka Mahkamah dapat memberikan 71 penangguhan konstitusionalitas berlakunya ketentuan a quo, dengan tujuan agar ketentuan a quo selaras dengan undang-undang yang akan berlaku. 16. Bahwa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta terjaminnya kepastian hukum yang adil serta untuk mencegah adanya penafsiran yang tidak selaras dengan UUD 1945, maka penjelasan Pasal 4 UU a quo harus dimaknai “penjelasan Pasal 4 uu a quo ditunda keberlakuannya sampai UU No 1/2023 secara resmi diberlakukan berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, 72 ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto