Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1) khususnya frasa, “satu-satunya” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), khususnya frasa, “satu-satunya” yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 201 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang belum disumpah yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 202 Advokat khususnya frasa, ”satu-satunya” karena menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lindungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bertentangan dengan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa para Pemohon adalah advokat, yang belum disumpah, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya frasa “satu-satunya” dengan alasan bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat tidak dapat disumpah dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat 203 untuk mengembangkan diri guna memperoleh penghidupan yang layak, terhalang hak kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul untuk mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dan hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi terlanggar; [3.9.2] Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon selain telah menjadi batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010, kecuali Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 28H ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.9.3] Bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan putusan Mahkamah pula dalam permohonan a quo; [3.9.4] Bahwa mengenai konstitusionalitas frasa, “satu-satunya” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, ha