Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012, keempatnya bertanggal 13 November 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan laporan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik/gabungan partai politik dan dari calon perseorangan serta terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012, masing-masing bertanggal 7 Januari 2013 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012. [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara diam-diam telah memasukkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke dalam dukungan Pihak Terkait, padahal Termohon telah mendiskualifikasi dukungan ganda Partai Hanura yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Termohon juga telah memasukkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang menurut Pemohon menggunakan berbagai berkas dukungan yang meragukan dan terindikasi palsu/dipalsukan untuk mendukung Pihak Terkait. Selain itu, Termohon memasukkan pula Partai Barisan Nasional (Barnas) ke dalam dukungan Pihak Terkait, padahal dukungan dari Partai Barnas telah terlebih dahulu diberikan kepada Drs. Willem Y. Keiya - Yohan Yeimo. Sehingga seharusnya dukungan Partai Hanura, PPI, dan Partai Barnas (12%) kepada Pihak Terkait adalah tidak sah. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-5 = bukti P-40 dan bukti P-41 sampai dengan bukti P-51. Setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon, laporan 27 tertulis KPU Provinsi Papua, laporan tertulis KPU, dan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Paniai, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, pada pokoknya menyatakan bahwa PPI dan Partai Barnas, mulai dari DPP, DPD, sampai dengan DPC, kesemuanya memberikan rekomendasi dukungan kepada Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Klarifikasi Partai Politik yaitu PPI dan Partai Barnas di tingkat DPC, DPD, dan DPP serta surat dukungan dan rekomendasi dari masing-masing partai politik tersebut. Selain itu, proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut juga dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Panwaslu Kabupaten Paniai sesuai dengan laporan yang diterima oleh Mahkamah. Selanjutnya mengenai dukungan Partai Hanura yang dimasukkan secara diam-diam oleh Termohon ke dalam dukungan Pihak Terkait sehingga menyebabkan dukungan partai tersebut menjadi tidak sah, menurut Mahkamah kalaupun dalil Pemohon tersebut benar, bahwa dukungan Partai Hanura kepada Pihak Terkait adalah tidak sah sehingga menyebabkan prosentase dukungan kepada Pihak Terkait menjadi berkurang yakni dari 24% menjadi 20%, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), menyatakan bahwa, “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, berkurangnya dukungan Partai Hanura kepada Pihak Terkait, tetap tidak mengakibatkan Pihak Terkait menjadi tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012, karena meskipun tanpa dukungan Partai Hanura, Pihak Terkait tetap memperoleh prosentase dukungan sebanyak 20%, melebihi syarat dukungan yang ditentukan oleh Undang-Undang a quo. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 28 [3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja mendiskualifikasi 1.171 suara Pemohon di Distrik Ekadide yang berakibat berkurangnya total perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten yaitu seharusnya sebanyak 29.664 suara menjadi 28.493 suara. Perubahan perolehan suara tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2012 di Kantor KPU Kabupaten Paniai, ketika Ketua KPU Kabupaten Paniai memanggil dan memaksa Ketua PPD dan Sekretaris PPD di Distrik Ekadide untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide dari 6.584 suara menjadi 5.413 suara sehingga terdapat selisih 1.171 suara. Dari 1.171 suara tersebut, 1.169 suara dimasukkan menjadi suara tidak sah dan 2 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi 10 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-2 sampai dengan bukti P-4, bukti P-13 sampai dengan bukti P-35, dan bukti P-38, serta saksi-saksi yaitu Marius Kobepa, Yanzeth Degei, Yosep Degei, Abet Kobepa, Frans Degei, Amos Nawipa, Nopii Nawipa, Yahuda Degei, Aser Gobai, dan Martinus Tekege. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membantah dan mengemukakan pada pokoknya bahwa tuduhan kesengajaan pendiskualifikasian perolehan suara Pemohon sebanyak 1.169 suara adalah tidak benar. Termohon tidak pernah melakukan perubahan jumlah perolehan suara Pemohon. Bahwa keseluruhan jumlah perolehan suara sah di Distrik Ekadide adalah sebanyak 8.050 suara sedangkan jumlah pemilih di Distrik Ekadide sebanyak 9.219 suara, sehingga terdapat selisih 1.169 suara yang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Ekadide dianggap tidak sah. Bahwa Termohon mengemukakan dalam jawabannya, adanya selisih tersebut disebabkan beberapa pemuda yang merupakan Tim Sukses Pemohon di Kampung Kopo telah melakukan pencoblosan terhadap surat suara di rumah salah satu Kepala Suku atas nama Andreas Yeimo di Kampung Uwidapa. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-11, bukti T-12, dan bukti T-16, serta saksi-saksi Darius Nawipa, Yan Nawipa, dan Yafet Pigay. Terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait juga memberikan tanggapan bahwa di Kampung Uwidapa, tepatnya di rumah salah satu kepala suku 29 atas nama Andreas Yeimo, surat suara diambil lalu dicoblos oleh beberapa pemuda dari Kampung Kopo yang merupakan Tim Sukses Pemohon. Setelah Mahkamah membaca dan mencermati jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Termohon sama dengan saksi-saksi Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama bukti- bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, dan bukti-bukti Pihak Terkait, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran DA-A KWK.KPU Kampung Pasir Putih, Kampung Obaipugaida, Kampung Eyagitaida, Kampung Agapo, dan Kampung Geida (vide bukti P-13, bukti P-17, bukti P-24, bukti P-28, dan bukti P-32), masing-masing ditandatangani oleh lima orang PPD Distrik Ekadide dan menggunakan stempel PPD Distrik Ekadide, tanpa ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Hal ini tidak sama dengan keterangan saksi Marius Kobepa yang menerangkan bahwa ketika rekapitulasi di Distrik Ekadide, semua saksi menandatangani rekapitulasi. Selanjutnya tanda tangan Yan Nawipa pada bukti P-13 tidak sama dengan tanda tangan yang bersangkutan pada bukti P-17, bukti P-24, bukti P-28, dan bukti P-32. Terhadap Lampiran DA-1-KWK.KPU Distrik Ekadide (vide bukti P-4), terdapat kesalahan penghitungan pada kolom jumlah