Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/ 2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 77 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 78 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.5] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: I. Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dengan alasan sebagai berikut: 1. Posita Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya pelanggaran- pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Pasaman Tahun 2010 terutama yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Baharuddin R., M.M dan H. Syahrul Dt. Marajo, S. Pd) dan/atau pasangan calon lain. Dengan demikian obyek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008; 2. Penggelembungan suara sebanyak 14.774 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur dan juga tidak jelas asal-muasal terjadinya penggelembungan suara dimaksud; 3. Keberatan Pemohon mengenai Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena yang bersangkutan pernah tersangkut kasus penipuan yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, adalah 79 bukan merupakan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara; II. Permohonan Pemohon kabur karena hanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010 dan tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Nomor 65/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 67/KPTS/KPU-Kab-003.435070/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2010; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, mengenai: [3.6.1] Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan alasan Pemohon dalam posita permohonannya hanya menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau pasangan calon lain. Obyek permohonan Pemohon demikian bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa permohonan Pemohon bukanlah pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana eksepsi Termohon, melainkan Keputusan Termohon Nomor 66/KPTS/KPU-Kab-003.435070/2010, tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Seandainyapun dalam posita permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Barat, maka apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan kebenarannya akan dapat berpengaruh terhadap perolehan hasil 80 pasangan calon, sehingga pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilukada dapat dinilai Mahkamah sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada objek sengketa Pemilukada. Mahkamah dalam putusan Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan berikutnya dapat menilai pelanggaran serius dalam proses Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) dan dapat memengaruhi hasil Pemilukada; [3.6.2] Penggelembungan suara sebanyak 14.774 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bukan merupakan pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur dan juga tidak jelas asal-