Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065, selanjutnya disebut UU 38/2009) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang dalam permohonan a quo diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di mana masing-masing melakukan pengujian norma yang berbeda. Adapun uraian alasan- alasan Pemohon I dan Pemohon II di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 51 UU 38/2009 sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka (2) UU 38/2009: Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. 2. Pasal 4 UU 38/2009: (1) Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta; dan d. koperasi. 3. Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU 38/2009: (2) Dalam menyelenggarakan Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugasi Penyelenggara Pos. (3) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penyelenggara Pos yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal. 49 (4) Penyelenggara Pos wajib memberikan kontribusi dalam pembiayaan Layanan Pos Universal. (5) Wilayah Layanan Pos Universal yang disubsidi ditetapkan oleh Menteri. 4. Pasal 51 UU 38/2009: Untuk mempersiapkan Badan Usaha Milik Negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. [3.5.2] Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat yang berbentuk perseroan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia Nomor 117 tertanggal 20 Juni 1995 (vide bukti P-1) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 4 tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisasri SH, Mkn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide bukti P-2), yang dalam hal ini diwakili oleh Noer Fajrieansyah, dalam kapasitasnya selaku Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero). [3.5.3] Bahwa Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo. Anggapan kerugian dimaksud diakibatkan karena sebagai penyelenggara pos negara dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemohon I mengalami kesulitan untuk bersaing dengan banyaknya penyelenggara pos swasta, di mana hanya Pemohon I saja yang diwajibkan untuk memberikan layanan pos universal di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pemohon I juga menjadi terhalang hak konstitusionalnya dikarenakan ketidakjelasan maksud dari upaya penyehatan dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut sehingga menjadikan hambatan bagi Pemohon I dalam menjalankan usaha dan aktivitas pelayanan di bidang pos. [3.5.4] Bahwa sementara itu norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon II dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 8 dan Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009 sebagai berikut: Pasal 1 ayat (8) UU 38/2009: Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos. 50 Pasal 29 ayat (2) UU 38/2009: Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). [3.5.5] Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3) dan merupakan pengguna layanan pos sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima kiriman dokumen dan paket (vide bukti P-23). [3.5.6] Bahwa Pemohon II menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 8 dan P