Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut 172 UU 28/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 173 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD 1945 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: (a) Penyiaran ulang siaran; 2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Nadira Intermedia Nusantara Nomor 82 tanggal 23 Maret 2010 Notaris Iswando Poerwodinoto, S.H., Sp.N., M.Kn. (vide Bukti P-5) yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nadira Intermedia Nusantara Nomor 7 tanggal 6 November 2019 Notaris H. Teddy Anwar, S.H., SpN., dengan mencantumkan susunan Direksi adalah Jemmy Penton selaku Direktur Utama serta Rahardi P Arsyad selaku Direktur (vide bukti P-7). 3. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui satelit yang telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan dari Komisi 174 Penyiaran Indonesia Pusat dengan Nomor 004/RK-JKT/KPI/03/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (vide bukti P-12) dan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Nomor 1054 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT. Nadira Intermedia Nusantara tertanggal 30 September 2013 (vide bukti P-13 dan bukti P-14) . 4. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena alasan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon sebagai LPB melalui satelit yang telah memiliki IPP berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) diharuskan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV Swasta yang bersiaran secara free to air). Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pemohon telah menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang bersiaran secara free to air (penerimaan tetap tidak berbayar). b) Bahwa akibat Pemohon melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV swasta yang bersiaran secara free to air, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 September 2018 (vide bukti P-15) atas laporan karyawan PT MNC SKY VISION, Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide bukti P-17), dan saat ini Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdakwa serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU 11/2008 juga didakwa melanggar ketentuan pidana 175 yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a juncto Pasal 118 UU 28/2014 (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT) (vid