Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Termohon) berupa Berita Acara Nomor 26/BA/P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.013.329599/ P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 82 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-9 = Bukti PT-6); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu 83 kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena dalil permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan tidak terkait serta tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara (error in objecto); 84 [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara a quo terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kulon Progo dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Nomor 26/BA/ P.KADA/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-6 = Bukti T-13), Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 32/Kpts/KPU- Kab.013.329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-8 = Bukti PT-5), dan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.013. 329599/P.KADA/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 bertanggal 22 Juni 2011 (vide Bukti P-9 = Bukti PT-6); 85 Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan