Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 35 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut 25 UU 6/2014, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 26 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014, yang menyatakan sebagai berikut: “(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-3]. 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan dirinya memenuhi kualifikasi untuk menjadi perangkat desa sebagaimana dimuat dalam persyaratan pengangkatan perangkat desa yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 maka terdapat kondisi di mana masa pemberhentian perangkat desa yang terlalu lama hingga 40 tahun atau sampai 60 tahun membatasi regenerasi perangkat desa. Ihwal ini, Pemohon menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional dikarenakan sulit untuk menjadi perangkat desa sehingga membatasi diri ikut 27 andil dalam membangun masyarakat di desanya karena masa jabatan perangkat desa yang tidak diatur dengan jelas; 5. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk memeroleh keadilan berupa jaminan kepastian hukum yaitu dalam rangka ikut andil dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa sebagai warga negara yang potensial untuk ikut serta membangun desa, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya karena rekrutmen untuk jabatan perangkat desa menjadi lebih lama karena masa pemberhentian untuk jabatan perangkat desa juga terlalu lama. 7. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari angkatan produktif, sehingga merasa bahwa lamanya pemberhentian masa jabatan perangkat desa menyebabkan terpotongnya generasi produktif, menyebabkan produktifitas pelayanan desa tidak maksimal. kerugian sebagaimana dimaksud potensial berdampak buruk pada produktifitas pelayanan dan pembangunan di desa, serta kesempatan Pemohon untuk turut serta bergabung sebagai perangkat desa. 8. Bahwa masa jabatan perangkat desa bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lamanya pemberhentian masa jabatan ini juga menghambat pelaksanaan hak Pemohon untuk memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, lamanya masa jabatan perangkat desa berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), setidaknya dengan tiga pola, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] tersebut di atas, Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Tulungagung [vide Bukti P-3]. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon menjelaskan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014. Alasan kerugian dimaksud, karena norma Pasal 53 ayat (2) huruf a UU 6/2014 menghalangi 28 Pemohon untuk menjadi perangkat desa karena norma a quo dengan batasan maksimum usia 60 (enam puluh) tahun menyebabkan Pemohon menunggu terlalu lama untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa. Setelah mencermati secara komprehensif norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan syarat usia, Mahkamah menilai untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa, yang harus dijadikan patok