Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohonadalah warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai pengemudi angkutan aplikasi online; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan berlakunya Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. Menurut para Pemohon, pasal a quo berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai pengemudi angkutan online yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai pengemudi angkutan online menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dirugikan karena akan kesulitan apabila usaha angkutan online harus disamakan dengan BUMN, BUMD ataupun badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quosehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas, berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengarkan keterangan MPR, DPR, DPD maupun Presiden dan Mahkamah akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan dimana para Pemohon mendalilkan Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang menyatakan sebagai berikut: “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 (3),Pasal 27 ayat (2),Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara] 1. Bahwa adanya transportasi online merupakan sarana lapangan kerja bagi para Pemohon untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut para Pemohon adanya jasa angkutan yang berbasis aplikasi online secarapribadi sangat membantu negara dalam mengurangi pengagguran saat ini dan sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga baik para Pemohon maupun pengguna/konsumen sangat terbantu dan merasa nyaman dengan kendaraan angkutan online yang belakangan ini menjamur di beberapa kota di Indonesia. 2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 139 ayat (4)UU LLAJ belum mengakomodir perorangan untuk menjadi pelaksana dalam penyedia jasa angkutan yang berpotensi akan merugikan para Pemohon dimana menurut para Pemohon transportasi online merupakan jasa perseorangan yang menggunakan fasilitas online untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, sehingga pasal a quo telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10B; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan mengenai penyediaan jasa angkutan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau