Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah ini, khususnya mengenai frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dalam Pasal 195 UU 8/1981 dan frasa “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dalam Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: Pemohon pada pokoknya mempersoalkan syarat putusan pengadilan yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Pemohon, selaku advokat, berdasarkan pengalamannya selama ini, pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tidak pernah memberikan informasi mengenai jadwal pembacaan putusan. Dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan proses persidangan sebelum dan sesudah suatu putusan diucapkan di/dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 195 KUHAP sepanjang frasa “diucapkan di sidang terbuka untuk umum” dan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”; UU Kekuasaan Kehakiman Sebelum memberikan pertimbangan hukum terkait apa yang dimaksud dengan “sidang terbuka untuk umum”, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai UU Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: Konsiderans (menimbang) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;”. Lebih lanjut dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman ini dibentuk, salah satunya, untuk mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dengan adanya Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 13 ayat (2), yang mengatur bahwa, “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”; 33 UU Kekuasaan Kehakiman ini, sesuai dengan konstitusi berlaku, baik untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, baik Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan kewenangannya, harus sesuai ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman ini. Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman a quo berlaku mengikat bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Frasa “Putusan pengadilan” dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman a quo adalah putusan dari Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya semua putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, makna frasa “diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, mengikat Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi; Sidang Terbuka Untuk Umum Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan “sidang terbuka untuk umum” itu, yang dalam perkara a quo adalah pengucapan putusan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dirujuk terlebih dahulu beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengucapan putusan pengadilan, yaitu antara lain: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):  Pasal 40 ayat (2): “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” 34 Penjelasan Pasal 40 ayat (2): “Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini batal menurut hukum.”; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077):  Pasal 52A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 52A ayat (1) dan ayat (2): “Cukup jelas.” Penjelasan Pasal 52A ayat (3): “Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079):  Pasal 51A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): 35 (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 51A ayat (1): “Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pengadilan wajib membuka atau memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi dan data mengenai putusan serta biaya perkara di pengadilan.” Penjelasan Pasal 51A ayat (2): “Cukup jelas.” Penjelasan Pasal 51A ayat (3): “Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.”  Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. (2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Penjelasan Pasal 70: “Cukup jelas.”  Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3): (1) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 36 (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penjelasan Pasal 108: “Cukup jelas.” d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078):  Pasal 60: “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 60: “Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”  Pasal 64A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2): “Cukup jelas.” Penjelasan Pasal 64A ayat (3): “Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” 37  Pasal 80 ayat (2): “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Penjelasan Pasal 80 ayat (2): “Cukup jelas”  Pasal 81 ayat (1): “Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 81 ayat (1): “Cukup jelas” e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713):  Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3): (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. (3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum. Penjelasan Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3): “Cukup jelas.”  Pasal 192: “Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 192: “Cukup jelas.”  Pasal 206: “Putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 206: “Cukup jelas.”  Pasal 307 ayat (1): “Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.” Penjelasan Pasal 307: “Cukup jelas.” 38  Pasal 319 ayat (1) dan ayat (3): (1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penjelasan Pasal 319 ayat (1) dan ayat (3): “Cukup jelas.” f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958):  Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2): (1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2): “Cukup jelas.” g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226):  Pasal 28 ayat (5): “Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 28 ayat (5): “Cukup jelas.”  Pasal 47: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Penjelasan Pasal 47: “Cukup jelas.” 39 h. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074):  Pasal 25: “Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Penjelasan Pasal 25: “Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.” UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur tersendiri mengenai sidang pembacaan putusan, namun Pasal 25 UU a quo pada pokoknya telah menentukan bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yang diatur dalam KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Mahkamah Agung, sehingga ketentuan mengenai pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengacu pula pada Pasal 195 KUHAP sebagaimana dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon; i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332):  Pasal 3 huruf h: 40 “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: ... h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;” Penjelasan Pasal 3 huruf h: “Cukup jelas.”  Pasal 54: “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.” Penjelasan Pasal 54: “Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.”  Pasal 61 ayat (1): “Pemba