Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 bertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual termasuk terhadap bakal pasangan calon yaitu Yan Tebay S.Sos., M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd. Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual, terhadap Pemohon bersama Bakal Pasangan Calon lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon kepada Mahkamah dalam Surat tanggal 7 Januari 2013 5 perihal “Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual“ yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2013; [3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual calon perseorangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Rapat Pleno terbuka pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dibuat sesuai dengan Berita Acara tentang verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh distrik di seluruh Kabupaten Paniai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.105/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, Nomor BA.167/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012, Nomor BA.123/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Nomor BA.140/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, Nomor BA.180/KPU- PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan Nomor BA.184/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di sepuluh distrik di Kabupaten Paniai. Hasil verifikasi terhadap Pemohon sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi bertanggal 13 November 2012, adalah sebagai berikut: No Nama Distrik Jumlah Pemilih Verifikasi Administrasi dan Faktual Calon Perseorangan Hasil Verifikasi sebelum Putusan MK Hasil Verifikasi setelah Putusan MK Jumlah Dukungan Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Hasil Verifikasi 1. Paniai Timur 22.820 1.275 568 1.275 241 2. Paniai Barat 15.522 11.603 6.843 11.603 656 3. Agadide 6.112 149 - 149 - 4. Bogobaida 8.045 76 - 76 - 5. Bibida 1.165 99 16 99 16 6 6. Yatamo 6.866 3.444 1.310 3.444 215 7. Kebo 13.336 1.224 569 1.224 511 8. Dumadama 2.887 100 - 100 - 9. Ekadide 9.187 2.382 - 2.382 - 10. Siriwo 5.162 976 442 976 79 Jumlah 91.102 21.328 9.748 21.328 1.718 Hasil verifikasi Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat [3.3] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Februari 2013 telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan acara mendengar laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Panwaslu Kabupaten Paniai mengenai pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, serta mendengar tanggapan Pemohon; [3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal “Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Paniai”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan monitoring oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap persiapan dan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D- X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 7 [3.5] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, dan pelaksanaan verifikasi ulang dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tersebut berjalan dengan baik, sebelumnya KPU telah mengirim surat Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D-X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012 atas nama Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon (Yan Tebay, S.Sos., M.Si dan Marselus Tekege, S.Pd) sebagai bakal pasangan calon perseorangan maka KPU Kabupaten Paniai telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada sepuluh distrik berikut: a. Distrik Paniai Timur sebanyak 18 kampung pada tanggal 15 Desember 2012; b. Distrik Paniai Barat sebanyak 12 kampung pada tanggal 18 Desember 2012; c. Distrik Distrik Agadide sebanyak 7 kampung pada tanggal 19 Desem per 2012; d. Distrik Bogobaida sebanyak 6 kampung pada tanggal 20 Desember 2012; e. Distrik Yatamo sebanyak 4 kampung pada tangal 13 Desember 2012; f. Distrik Kebo sebanyak 13 kampung pada tangal 13 Desember 2012; g. Distirik Dumadama sebanyak 2 kampung pada tanggal 22 Desember 2012; h. Distrik Ekadide sebanyak 5 kampung pada tanggal 13 Desember 2012; i. Distrik Bibida sebanyak 2 kampung pada tangal 17 Desember 2012; j. Distrik Siriwo sebanyak 3 kampung pada tanggal 22 Desember 2012; Dari pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd mendapat dukungan sah sebanyak 1.718 dukungan, masih kurang 8.318 dukungan untuk mencapai dukungan minimal sebanyak 10.036 (6,5% penduduk 154.397). Sebagian besar kepala kampung dan masyarakat menyatakan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam daftar dukungan tanda tangan kepala 8 kampung dipalsukan dalam surat keterangan domisili. Sehingga, KPU Kabupaten Paniai menyimpulkan Pemohon Yan Tebai, S.Sos dan Marselus Tekege, S.Pd tidak memenuhi syarat dukungan. [3.6] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan Surat Nomor LHV 01- PAN/X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 perihal “Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai”, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 1. Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi selama proses verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada sepuluh distrik; 2. Bahwa verifikasi untuk calon perseorangan tidak ada masalah; 3. Bahwa dari pertanyaan yang disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, Panwaslu Kabupaten Paniai mendapatkan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa surat domisili sebagai dokumen dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang ditandatangani hanya sebanyak 50 surat, selebihnya tidak tahu darimana asalnya d