Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 362 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 363 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang selengkapnya menyatakan: Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba "Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas.” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (Bukti P-4) sekaligus advokat (Bukti P- 5); 4. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba telah memperluas kewenangan Pemerintah Pusat untuk menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada selain BUMN dan BUMD yang kemudian berdasarkan ketetuan Pasal 83A 364 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 25/2024) telah memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan; 5. Bahwa menurut Pemhonon, norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba jelas sangat merugikan Pemohon sebagai warga negara yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader organisasi masyarakat (ormas) keagamaan atau ormas apapun. Dengan adanya kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain BUMN atau badan usaha milik daerah akan mencederai hati rakyat karena ada kategori prioritas/non-prioritas. Seharusnya politik hukum UU Minerba tidak menentukan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j agar Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tetap dapat berjalan secara adil; 6. Bahwa dalam permohonan a quo Pemohon bukan hendak menguji PP 25/2024 sekalipun PP tersebut memang bermasalah karena dapat menciptakan diskriminasi terhadap rakyat yang menyebabkan terjadinya tingkat kesejahteraan yang berbeda antara ormas keagamaan yang satu dengan yang lainnya. Dalam kaitan ini, yang Pemohon khawatirkan dengan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba dapat digunakan Presiden untuk melakukan “looping” dengan membuat berbagai macam kategori tanpa parameter yang jelas. Dengan kondisi WIUPK yang terbatas sangat dimungkinkan terjadi perebutan kekayaan alam untuk mendapatkan kategori prioritas, bahkan sangat mungkin terjadi konflik akibat dari hal tersebut. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai dosen dan advokat [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Pemohon juga dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya pemberian prioritas WIUPK kepada kelompok tertentu secara tidak adil yang 365 berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga menyebabkan sumber daya alam tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tersebut tidak lagi ter