Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang- Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 22 Agustus 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK ayat (2), Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021); [3.3.2] Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana telah diterima Mahkamah pada 5 September 2022 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada 5 September 2022 dan Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan (Posita), dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas berlakunya UU 14/2005 yang dimohonkan 20 pengujian dan yang dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkaitan dengan konsideran UU 14/2005. Selain itu menurut Pemohon, UU 14/2005 merupakan usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan pendidikan telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. [3.3.4] Bahwa uraian dimaksud sama sekali tidak menjelaskan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian tetapi sebaliknya Pemohon justru menguraikan adanya ketidakpastian hukum kewenangan antarlembaga tinggi negara yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu berkenaan dengan kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Apabila dikaitkan dengan kewajiban untuk menguraikan kerugian hak konstitusional sebagai salah satu syarat formal yang harus diuraikan Pemohon, dalam kapasitas apa sesungguhnya Pemohon menguraikan proses pembentukan dan keberadaan UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara, in casu DPD. Dalam hal ini, Mahkamah merujuk pada dalil permohonan Pemohon (perbaikan permohonan hlm. 5 angka 18 huruf c) yang antara lain menyatakan: “…Pemohon memutuskan untuk memilih isu kewenangan legislasi lembaga negara DPD dalam perannya mengusulkan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen a quo, terkait pendidikan. Hal ini dengan mempertimbangkan berikut: 1) Peran DPD dalam pembentukan UU 14/2005 a quo secara jelas tertulis dalam materi muatan bagian dasar hukum yang menyatakan sebagai lembaga yang berwenang menyusun Undang-Undang terkait pendidikan yaitu Pasal 31 UUD 1945. 2) Kewenangan legislasi DPD dalam mengajukan RUU kepada DPR telah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 3) Materi muatan UU 14/2005 a quo yang menyatakan peran DPD pembentukan UU 14/2005 a quo dapat diuji langsung dengan materi muatan norma Konstitusi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.” 4) Mahkamah belum merumuskan tata cara pengujian undang-undang yang diduga melanggar Pasal 22D UUD 1945 kewenangan lembaga negara maka Pemohon berpedoman pada Indonesia adalah negara hukum, dimana lembaga negara menjalankan kekuasaan negara berdasar ketentuan UUD 1945, sehingga melakukan kekuasaan negara di luar ketentuan UUD 1945 dianggap perbuatan melanggar Konstitusi UUD 1945.” 21 [3.3.5] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama uraian dalam kedudukan hukum dan alasan-alasan mengajukan permohonan tersebut, menurut Mahkamah uraian kerugian hak konstitusional tidak berkaitan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dimaksud. Terlebih lagi, jika alasan-alasan permohonan dimaksud dikaitkan dengan Petitum Pemohon, permohonan a quo lebih mengesankan sebagai pengujian formil dibandingkan dengan pengujian materiil. Hal ini dapat dibaca dalam petitum Pemohon yang memohonkan agar Mahkamah menyatakan UU 14/2005 adalah inkonstitusional dan batal demi hukum serta tidak berkekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Petitum demikian sesungguhnya Pemohon lebih mempersoalkan kewenangan lembaga negara pembentuk undang-undang, in casu DPD, dalam mengajukan rancangan undang- undang di bidang pendidikan, yang apabila diletakkan dalam kerangka doktriner pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang menyangkut kewenangan lembaga adalah merupakan pengujian formil. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi persyaratan formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. 4.