Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 13 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 14 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut; terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-11); 3. Bahwa pada Selasa, 3 September 2019, Pemohon melalui kuasanya, memasukkan berkas gugatan terhadap Grab Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Grab Indonesia tidak kunjung menyerahkan hadiah kepada Pemohon selaku peraih reward sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam challenge (tantangan) bernama Jugglenaut yang diadakan oleh Grab Indonesia; 4. Bahwa pada Rabu 4 September 2019, Grab Indonesia memberikan reward Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut ke akun grab Pemohon, namun Pemohon tetap meneruskan gugatannya di Pengadilan Jakarta Pusat, sehingga kemudian Grab Indonesia menggugat balik (rekonvensi) dengan alasan reward sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus mengeluarkan biaya untuk jasa advokat sebagai kuasanya, yakni Lawfirm Rajamada & Partners; 15 5. Bahwa perkara Pemohon tersebut diputus NO karena ada ketentuan dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri (vide bukti P-9); 6. Bahwa pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasanya, Rajamada & Partners, yang isi somasinya sama persis seperti gugatan rekonvensi, baik alasan maupun hal yang dimintakan (vide bukti P-10); 7. Bahwa Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020, yang isi gugatannya sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan juga somasi, dengan besaran kerugian yang berbeda. Pada rekonvensi dan somasi, kerugian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Padahal, kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa hukum Grab; 8. Bahwa menurut Pemohon, gugatan tersebut sengaja dibuat-buat untuk memperkarakan Pemohon karena Grab tidak bisa menemukan kerugian apapun untuk memperkarakan Pemohon, sehingga menjadikan honorarium jasa advokat sebagai dasar kerugian. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 1365 KUH Perdata yang mengandung ketidakpastian hukum khususnya kata “kerugian”. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang sedang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara perdata dengan tuntutan ganti kerugian atas biaya honorarium jasa advokat. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki 16 hubungan sebab-akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusiona