Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, selanjutnya disebut UU 29/2007) terhadap Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 11 b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 12 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, yang juga merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya peduli terhadap suara terbanyak masyarakat DKI Jakarta dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang oleh UU 29/2007 diberi batas perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai batas perolehan suara tersebut mengakibatkan harus dilakukannya pemilihan umum kepala daerah putaran 13 kedua, yang menurut Pemohon membebani anggaran, yang kemudian akan dibebankan kepada seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo; [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa dalam angka I perbaikan permohonannya, yakni Kewenangan Mahkamah, Pemohon mengutip Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, ”Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Menurut Mahkamah semestinya karena berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka yang seharusnya dikutip adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945...”. Selanjutnya Pemohon menulis, “Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan didorong keinginan luhur jika ditetapkan Pasal 6A ayat (4) tersebut mendapat limpahan rahmat dan 14 karunianya maka jika kata... Presiden dan Wakil Presiden...dua pasangan... dan kedua... jika diberi hidayah-Nya diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai pasangan nomor urut yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta menjadi... Presiden dan Wakil Presiden menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur... dua pasangan menjadi tidak ada... dan kedua menjadi tidak ada... Pengecualian khusus untuk pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sehingga Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dapat dibunyikan dan atau ditafsirkan menjadi dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur”. Mahk