Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569, selanjutnya disebut UU PBB) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyatakan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memutus 127 permohonan a quo karena permohonan para Pemohon bukan merupakan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang in casu pengujian UU PBB terhadap Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan). Setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU PBB terhadap UUD 1945 (vide perbaikan permohonan para Pemohon pada halaman 5 angka 8 dan halaman 19 angka 1 sampai dengan 3) dan bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang in casu UU PBB terhadap UU Perikanan. Pasal 48 ayat (1) UU Perikanan dicantumkan dalam permohonan a quo tidak dimaksudkan sebagai batu uji, melainkan untuk membuktikan adanya pungutan ganda karena dalam UU Perikanan juga diatur mengenai pungutan perikanan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 128 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa mengenai legal standing para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: • Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU PBB, menurut para Pemohon pasal a quo telah menyebabkan para Pemohon dikenai dua pungutan dalam bidang usaha perikanan berdasarkan UU PBB dan UU Perikanan (bukti P.I-4, bukti P.II-3 sampai dengan bukti P.II-6, bukti P.III-3 dan bukti P.III-4, serta bukti IV-4); • Bahwa para Pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap telah mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.I-1, bukti P.II-1, bukti P.III-1, dan bukti P.IV-1); • Bahwa para Pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan dan Surat Perpanjangan Ijin Penangkapan Ikan dari Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bukti P.I-2, bukti P.I-3, bukti P.II-1, bukti P.II-2, bukti P.III-2, bukti P.IV-2, bukti P.IV-3a, dan bukti P.IV.3b); Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dan berlakunya UU PBB yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 129 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai permohonan para Pemohon yang menyampaikan dua perbaikan permohonannya, yaitu perbaikan pertama yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2011 dan perbaikan kedua yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2011. Terhadap dua perbaikan permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”. Pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan a quo dilakukan pada tanggal 21 Desember 2010, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan kedua permohonan para Pemohon yang diserahkan dan diterima pada tanggal 1 Februari 2011 telah lewat waktu, sehingga Mahkamah hanya akan mengadili permohonan para Pemohon yang diserahkan pada tanggal 3 Januari 2011; Pendapat Mahkamah Dalam Provisi [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan putusan sela kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di seluruh Indonesia untuk menunda pelaksanaan pemungutan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut Tahun 2010 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara a quo. Atas permohonan putusan provisi y