Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati Bahwa UU 8/2010 pada hakikatnya bukanlah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). UU 8/2010 yang telah menggantikan UU 15/2002 kemudian direvisi kembali dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 209 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id UU 25/2003 dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 menjadi Undang-Undang adalah formulasi yang dapat dan seharusnya digunakan untuk memaksimalkan pengenaan pasal tindak pidana asalnya dikarenakan modus yang sering dipakai dan karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindakan pidana gabungan (double crimes), yang merupakan sintesa dari tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) dan tindak pidana setelahnya yakni pencucian uang (follow up crimes). Bahwa dalam teori Hukum Pidana dinyatakan, “dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur bestandeelen (bestanddelen) dan elementen. Bestandeel (inti delik) adalah unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka harus semua unsur tersebut dicantumkan juga dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Konsekuensinya apabila salah satu unsur bestanddeel (inti delik) tidak terbukti maka perkara harus bebas. Sedangkan elemen delik adalah unsur yang tidak dicantumkan tetapi diam-diam harus selalu dianggap ada, maka karena tidak dicantumkan dalam rumusan delik sehingga tidak perlu dicantumkan juga dalam dakwaan dan tidak perlu dibuktikan kecuali menimbulkan keragu-raguan hakim”. Selain itu, ada juga pembagian unsur delik dalam kriteria unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana kedua unsur tersebut harus dibuktikan dan sesuai teori Actus non facit nissi mens sit rea atau dikatakan sebagai an act does not make a person guilty unless his mind is guilt (bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah). Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 8/2010 maka actus reus dan mens rea-nya sebagai bestandeelen harus dibuktikan. - Pasal 3 UU 8/2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (sebagai actus reus) atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 210 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mens rea) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - Pasal 4 UU 8/2010 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan (sebagai actus reus) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sebagai mens rea) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). - Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan (sebagai actus reus) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sebagai mens rea) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut teori hukum pidana, semua unsur dari ketiga pasal tersebut harus dibuktikan karena unsur-unsur tersebut merupakan bestanddelen atau inti delik, termasuk harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang wajib dibuktikan dan apabila tidak terbukti bahkan dapat lepas dari jeratan hukum. Jadi kalau tindak pidana asal saja tidak terbukti bagaimana mungkin ada tindak kejahatan lanjutannya. Secara logika, dari kronologi perbuatan, tentu perbuatan tindak pidana asal (korupsi misalnya) harus terjadi terlebih dahulu dan bila hasil korupsi digunakan atau dialirkan baru terjadi tindak pidana lanjutan/follow up crimes (pencucian uang). Artinya tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (no money laundering without predicate crimes or offense), sehingga oleh karenanya harus dibuktikan, yang dalam teori hukum acara pidana disebutkan bahwa kedua tindak pidana ini harus didakwakan sekaligus dalam bentuk dakwaan kumulatif, bukan dakwaan alternatif atau substitusi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 211 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dapat pula didasarkan pada Pasal 14 angka 2 ICCPR ditegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”. Bahwa pemaknaan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 sebagai tindak pidana yang dapat diterapkan baik sebagai delik dolus ataupun delik culpa atau dipandang sebagai pro parte dolus pro parte culpa. Berpangkal tolak dari perumusan Undang-Undang tentang tindak pidana tersebut, yang sedemikian rupa sehingga dapat ditafsirkan keliru oleh para penegak hukum dan hakim, yang sekedar mengambil alih instrumen hukum internasional seperti UN Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003, tanpa mengerti dengan baik atau malah tidak menjadikannya rujukan atau rekomendasi sama sekali. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang selalu menjadikan inti delik (bestanddeel) merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari tindak pidana itu, bahkan tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah causa dari timbulnya pencucian uang yang ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010. Artinya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 tersebut, selalu dengan membuktikan adanya tindak pidana asalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, yang hasilnya dijadikan objek tindak pidana pencucian uang tersebut. Bahwa frase patut diduga yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010 selain sukar diukur, juga membebankan kepada seorang warga negara agar patut diduganya suatu harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana, sementara yang bersangkutan tidak tahu adanya tindak pidana tersebut atau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagaimana dikenal dalam teori hukum pidana ada pembedaan delik formal dan delik materiil. Faktor pembeda antara keduanya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 212 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terletak pada syarat yang ditentukan dalam rumusan deliknya, yaitu, pada delik materiil disyaratkan adanya akibat sedangkan dalam delik formil cukup dengan terbuktinya unsur yang terdapat dalam rumusan delik. Selanjutnya, kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence), dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence). Jadi, apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” (hal. 34), yang menyatakan bahwa: “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap” sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon yang berkaitan dengan keharusan adanya putusan tindak pidana asal sebelum melakukan proses terhadap tindak pidana pencucian uang dikabulkan. PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id