Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 18 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 19 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 51 huruf g UU 6/2014 “Perangkat Desa dilarang: a. … g. menjadi pengurus partai politik; l. …” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1], yang saat ini bekerja sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa [vide bukti P-2]; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; 4. Bahwa menurut Pemohon, sejak Pemohon dilantik menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa pada tahun 2018 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia melalui partai politik karena adanya larangan bagi Perangkat Desa untuk menjadi pengurus partai politik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal a quo; 5. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perangkat desa tidak dilarang menjadi pengurus partai politik dan Pemohon dapat terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia melalui partai politik sehingga kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat 20 menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 51 huruf g UU 6/2014. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 51 huruf g UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): a. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 51 huruf g UU 6/2014 harus mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul melalui organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol); b. Bahwa menurut Pemohon, partai politik bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta bukan organisasi pemecah bangsa tetapi organisasi yang memiliki tujuan mulia; c. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk menjadi anggota partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam UU Parpol; d. Bahwa menurut Pemohon, dalam UU Parpol disebutkan untuk menjadi anggota partai politik dan pengurus partai politik dipilih secara demokratis melalui musyawarah. Artinya, pengurus partai politik dipilih oleh anggota partai politik 21 sehingga pengurus p