Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: 33 a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 34 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 80 KUHAP; 35 Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang bernama Gorontalo Corruption Watch (GCW) terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) Nomor PRINT- 182/R.5/Fd.1/08/2009, bertanggal 21 Agustus 2009, atas nama Pemohon yang kemudian dilakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, bertanggal 13 Desember 2011, sehingga Pemohon kembali dinyatakan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-205/R.5.5/Fd.1/06/2012 Kejaksaan Tinggi Gorontalo, bertanggal 25 Juni 2012; Bahwa Gorontalo Corruption Watch (GCW) mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP dengan memanfaatkan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”. Menurut Pemohon frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”dalam Pasal 80 KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk di dalamnya LSM. Dengan demikian, menurut Pemohon hal tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dan berujung pada reduksi hak-hak konstitusional dan rasa keadilan Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 36 Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 80 KUHAP Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah: Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh LSM yang bernama Gorontalo Corruption Watch terhadap SP3 Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, atas nama Pemohon. Gugatan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, sehingga Pemohon kembali dinyatakan sebagai Tersangka; Bahwa yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut adalah Gorontalo Corruption Watch yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern di bidang pemberantasan korupsi di Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP khususnya terk