Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 1 ayat (3) [sic!] dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863, selanjutnya disebut UU 4/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 18 perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2024; 2. Permohonan Pemohon a quo telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 pukul 14.40 – 15.26 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 23 Juli 2024]; 3. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon perihal permohonan Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang akan diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan Pemohon; 4. Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Selasa, 6 Agustus 2024, untuk memeriksa perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti. Namun, hingga persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, baik Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir. Selanjutnya, pada saat sidang dengan agenda perbaikan permohonan dimaksud, melalui sambungan telepon kepada Juru Panggil Mahkamah, kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan dan meminta kepada Mahkamah agar permohonan a quo digugurkan. Namun demikian, permintaan Pemohon untuk menggugurkan permohonan dimaksud harus dikesampingkan karena tidak disampaikan dalam forum persidangan dan juga tidak menyampaikan secara tertulis. Terlebih, Pemohon juga tidak menyampaikan Perbaikan Permohonan. Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan, dengan merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yaitu permohonan Pemohon bertanggal 8 Mei 2024 perihal Permohonan Pengujian Norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat 19 (2) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan Registrasi Nomor 76/PUU-XXII/2024. [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus terpenuhinya syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. … b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.4.2] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formal yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama 20 permohonan Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-3), kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 3-6), dan alasan permohonan (hlm. 6-19). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon dan/atau kuasanya pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 19-21). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.4.3] Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama isi/substansi setiap bagian dari sistematika permohonan, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum permohonan angka 2 dan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 2. Menyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Peserta Tapera yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan” dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta” dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah