Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 29 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, yang selanjutnya disebut UU 5/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 30 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: … (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat. … (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi. terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 31 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau dalam hal berurusan dengan KPPU yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999; 3. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia yang telah pensiun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai KPPU telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya, sehingga tetap terpanggil untuk menuntut keadilan agar dirasakan oleh PNS yang sekarang masih aktif di KPPU; 4. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang berwirausaha mempunyai potensi kerugian hak konstitusional berupa kepastian hukum untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pegawai KPPU, namun hal tersebut tidak dapat terjadi akibat dari ketidakjelasan status kepegawaian dan pembinaan pegawai KPPU; 5. Bahwa Pemohon III sebagai warga negara Indonesia yang menduduki jabatan fungsional investigator utama di KPPU tidak mendapatkan hak atas pengakuan yang sah sebagai pegawai instansi pemerintahan karena pegawai KPPU hanya diangkat oleh Komisi melalui Surat Keputusan KPPU, padahal sebagai pegawai KPPU, Pemohon III menjalankan tugas negara namun statusnya semakin tidak jelas karena pada tahun 2023 pemerintah akan menghapuskan/menghentikan skema penugasan pegawain non-ASN pada instansi pemerintah; 6. Bahwa seluruh kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon di atas terjadi akibat berlakunya Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 yang menurut para Pemohon berakibat Presiden tidak dapat menetapkan Sekretariat KPPU, sehingga tata kelola Sekretariat KPPU tidak memiliki legitimasi hukum yang sah dan karenanya tidak memberikan kepastian hukum; 7. Bahwa menurut para Pemohon kerugian hak-hak konstitusional di atas bersifat spesifik dan aktual serta menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi. Selain itu menurut para Pemohon terlihat adanya hubungan sebab- akibat antara kerugian yang terjadi dengan adanya rumusan norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999, sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 32 Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon III telah dapat menguraikan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya berupa ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 selama bekerja di KPPU. Sebab, keberlakuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UU 5/1999 menimbulkan ketidakjelasan bagi status kepegawaian pegawai KPPU. Dengan demikian, Pemohon III telah dapat menguraikan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon III perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo