Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 133 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 134 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU 13/2003 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 UU 13/2003 “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Pasal 50 UU 13/2003 “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. 135 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa para Pemohon adalah pekerja rumahan yang secara individu bekerja di rumah atau dengan kata lain tidak berada di lingkungan perusahaan, namun mendapatkan perintah pekerjaan dari seorang perantara selaku pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan berupa produk barang/jasa. Adapun para perantara pemberi kerja tersebut, merupakan orang perseorangan yang memperoleh pesanan dari perusahaan atau individu yang mendapatkan perintah (order) dari karyawan perusahaan pemborongan pekerjaan sehingga dengan kata lain, perintah pekerjaan diberikan secara tidak langsung dari pemberi kerja utama (perusahaan) kepada individu (pribadi) melalui seorang perantara yang berkoordinasi dengan para Pemohon selaku pekerja rumahan. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan para Pemohon adalah: a. Pemohon I merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2004, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk menjahit dengan produk yang dihasilkan adalah kaus kaki dan sarung tangan bayi, di mana bahan-bahan dan pola jahitan disediakan oleh perantara tersebut serta dikerjakan di rumah Pemohon I. Upah yang diperoleh oleh Pemohon I dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan serta dibayarkan secara berkala tiap minggu, rata-rata sebesar Rp. 60.000/minggu. b. Pemohon II merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2011, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk membuat kemasan (kertas) makanan siap saji ayam goreng, di mana bahan-bahan dan peralatan kerja disediakan oleh perantara tersebut namun dikerjakan di rumah Pemohon II. Upah yang diperoleh oleh Pemohon II dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan serta dibayarkan secara berkala, rata-rata sebesar Rp. 50.000/minggu. c. Pemohon III merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2006, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara yang mengaku sebagai karyawan pabrik. 136 Pemohon III mengerjakan proses pengeleman produk alas kaki, di mana bahan-bahan sol (insole dan outsole) disediakan oleh perantara tersebut. Upah yang diperoleh Pemohon III dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan serta dibayarkan secara berkala tiap pekan, sebesar Rp. 400.000/minggu. d. Pemohon IV dan Pemohon V merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2012, memperoleh pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara. Pemohon IV dan V mengerjakan produk furnitur berbahan rotan berupa kursi dan meja, serta anyaman rotan seperti hiasan rumah. Bahan-bahan rotan tersebut disediakan oleh perantara, tetapi dikerjakan di rumah Pemohon IV dan Pemohon V. Upah yang diperoleh Pemohon IV dan Pemohon V dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan serta dibayarkan secara berkala tiap minggu, rata- rata sebesar Rp. 300.000/minggu. 4. Bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, persamaan kedudukan dalam hukum, hak bebas atas perlakukan diskriminatif atas dasar apapun, serta perlakuan yang adil dan layak sebagai pekerja dalam hubungan kerja. Hubungan kerja yang dimiliki oleh para Pemohon selaku pekerja rumahan dengan pemberi kerjanya tidak didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat unsur upah, perinta