Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo ialah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (2) 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang mengenai penambahan norma baru --- sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 --- bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang telah dipilih secara demokratis; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 14 Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 15 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditafsirkan secara luas oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945; Pokok Permohonan. [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945: Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; [3.9] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU 32/2004, namun masih harus dibuktikan apakah terdapat hak konstitusional para Pemohon dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, 16 “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dengan demikian isu hukum yang harus dijawab ialah apakah benar bahwa para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang a quo. [3.10] Menimbang bahwa hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, yakni apabila pasal tersebut ditafsirkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010; [3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut: • Bahwa permohonan pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang a quo dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. • Bahwa Mahkamah dianggap telah melampaui wewenangnya yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004. Secara a contrario hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MK yang menyatakan Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. • Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, telah menambah kaidah dan/atau norma Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan secara a contrario Pasal 77 ayat (3) UU MK yakni: 17 a. menambah kewenangan sengketa Pemilukada yang tidak hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan proses pencalonan dan pemungutan suara; b. mengubah sifat putusan Mahkamah dari tidak hanya bersifat declaratoir tetapi juga bersifat condemnatoir ; c. berwenang menetapkan Pasangan Calon B