Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 pukul 13.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, salah satunya, agar 20 Pemohon mencermati serta memperbaiki uraian petitum permohonan sesuai dengan PMK 2/2021 dan kelaziman praktek beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan yaitu paling lambat pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Pemohon kemudian telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 18]: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini; 2. Menyatakan: a. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai walikota/bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri; b. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom; c. Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai d. Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai e. Pasal 13 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.2] Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.30 WIB, Pemohon kembali mengajukan renvoi atau pembetulan (perbaikan) tambahan pada bagian petitum 21 permohonan dengan menambahkan kalimat pada bagian angka 2 huruf c sampai dengan huruf e yang selengkapnya adalah sebagai berikut: a. Pasal 1 angka (9) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Walikota/Bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri”; b. Pasal 6 ayat (1) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom”; c. Pasal 13 ayat (2) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kota/kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta bersifat daerah otonom”; d. Pasal 13 ayat (3) UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Walikota/Bupati di wilayah Daerah Khusus Jakarta dipilih secara demokratis melalui Pemilukada”; e. Pasal 13 ayat (4) huruf a UU 2/2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “Penyelenggaraan Pemerintahan Kota/Kabupaten di Daerah Khusus Jakarta bersifat otonom berdasarkan Asas Desentralisasi”. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [3.3.3] Bahwa norma Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021 pada pokoknya telah menentukan Pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari sejak Sidang Pendahuluan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu tersebut. Dalam konteks demikian maka Pemohon telah menggunakan haknya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya sebagaimana perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 sehingga seharusnya tidak terdapat ruang lagi bagi Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki kembali permohonannya. Oleh sebab itu, permohonan yang dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo adalah perbaikan permohonan dengan rumusan petitum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas. Rumusan petitum demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (obscuur) karena meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja 22 yang menjadi pokok tuntutan atau permintaan Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam praktik beracara di pengadilan, kecermatan dan ketelitian dalam menyusun permohonan merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta, hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan dapat dipahami dengan jelas dan tepat. [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon tersebut, sebenarnya masih terdapat tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan renvoi pada petitum permohonan antara tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan sebelum dilaksanakannya Sidang Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 (keesokan harinya), akan tetapi Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan justru baru menyampaikan renvoi dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal demikian, Mahkamah sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk melakukan renvoi dalam persidangan, khususnya berkenaan dengan uraian petitum permohonan Pemohon angka 2 huruf c sampai dengan huruf e. Akan tetapi, perbaikan (renvoi) yang dilakukan Pemohon tetap belum memenuhi pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya dalam petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatak