Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2012 dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 30 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui email pada tanggal 30 Agustus 2012, akan tetapi perbaikan permohonan bertanggal 30 Agustus 2012 tersebut telah melewati tenggat penyampaian perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 14 hari sejak sidang pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2012, sehingga hanya permohonan bertanggal 23 Juli 2012 yang akan dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya; [3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 28 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 29 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 30 a. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (tax payer) dan concern dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia; b. Pemohon I merasa dirugikan dengan tidak adanya kesatuan tafsir Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 karena upaya Pemohon I untuk berpartisipasi dalam menjunjung hukum dan pemerintahan, terutama pemerintahan yang bersih (clean goverment) menjadi terhambat; c. Pemohon II adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi; d. Bahwa menurut Pemohon II, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menghambat keberlangsungan kepemimpinan pemerintahan daerah, serta pembangunan daerah; [3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai badan hukum privat dan/atau kumpulan perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, serta perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, prima facie, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan: Pasal 30 (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak 31 pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. adalah konstitusional sepanjang dimaknai berlaku untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, baik berdasarkan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5; [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan dalam persidangan