Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum dari permohonan Pemohon adalah menguji Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) selanjutnya disebut UU 10 17/2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju” pada angka 31 halaman 55 dan halaman 56 UU 17/2007 terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 11 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM-KTI) mendalilkan bahwa 12 hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Lampiran UU 17/2007, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa Lampiran UU 17/2007 dalam Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju" pada angka 31 halaman 55 dan 56 yang pada isi pokoknya berbunyi "penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada". Tidak ada definisi kalimat tersebut dalam pasal-pasal maupun dalam Penjelasan dari UU 17/2007 yang ditetapkan tanggal 5 Februari 2007. Padahal, di dalam Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan Undang- Undang khusus (lex specialis) di bidang teknologi telekomunikasi sudah diatur penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, sehingga pilihan teknologi tidak dilakukan dan dipergunakan dengan sebebas-bebasnya di wilayah hukum Republik Indonesia; 2) Adanya Lampiran UU 17/2007 tersebut telah menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pihak Pemerintah dengan LSM-KTI dalam penerapan maupun pedoman di dalam masyarakat pengguna telekomunikasi. Jika hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada masyarakat dan berpotensi besar bagi kerugian negara di dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon prima facie mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai 13 perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima di persidangan pada tanggal 2 Desember 2011. Terhadap perbaikan permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”. Tenggat 14 (empat belas) hari tersebut dihitung hari berikut sejak Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a quo dilaksanakan pada tanggal 4 November 2011, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 18 November 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan dan diterima pada tanggal 2 Desember 2011 telah lewat tenggang waktu, sehingga Mahkamah hanya akan mendasarkan pertimbangan pada permohonan Pemohon bertanggal 30 September 2011 yang diajukan oleh Pemohon dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2011; Dalam Provisi [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah memerintahkan Pemerintah c.q. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada UU 17/2007, khususnya pada Lampiran UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di dalam Lampiran D tentang “Sarana dan Prasarana yang