Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Tanggamus Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 119 Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, bertanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU- Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah 120 satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 791/BA/X/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, bertanggal 04 Oktober 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU-008.435591/X/2012 tentang Penetapan 121 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 794/KPU- Kab/008.435591/X/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012; maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 497.a./Kpts/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2012, bertanggal 2 Agustus 2012 (vide bukti P-65 dan bukti T- 1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 507.a./Kpts/Kab/008.435591/2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012, tanpa tanggal, bulan Agustus 2012 (vide bukti P-66), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke 122 Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 792/KPU.Kab/008.435591/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus 2012, bertanggal 4 Oktober 2012. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 5 Oktober 2012; Senin, 8 Oktober 2012, dan Selasa, 9 Oktober 2012, karena Sabtu, 6 Oktober 2012 dan Ahad, 7 Oktober 2012 bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 370/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon. Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu permohonan Pemohon kabur. Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu: i) objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada; ii) permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; iii) permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan. Terhadap eksepsi tersebut, terutama yang menyatakan bahwa objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, Mahkamah berpendapat bahwa objek