Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran 18 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342, selanjutnya disebut UU 15/2012) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 22 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, antara lain hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah sebelumnya terkait dengan penyusunan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024. Dalam perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Penjelasan Pasal 4 huruf c UU 15/2012 dan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021]. Padahal, salah satu inti nasihat Mahkamah pada persidangan pendahuluan adalah menasihati Pemohon agar menguraikan perihal pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.3] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon, Pemohon mengajukan Petitum angka 2 dan angka 3, sebagai berikut: 19 2. Menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia perlu dirubah menjadi: “Veteran Pembela Seroja adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjuangan Seroja dalam kurun waktu 1975 sampai dengan tahun 1999; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; Rumusan petitum tersebut adalah petitum yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan (unconstitutional) atau bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas. Terlebih, adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). 20 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.