Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat bahwa permohonan dimaksud hendaknya dilanjutkan ke persidangan pleno untuk pendalaman, namun karena perkara a quo tidak dilanjutkan ke persidangan pleno, maka saya berpendapat permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk sebagian (partially granted). Sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 49 1. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”. b. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. c. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”. d. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka secara terbuka, adil, objektif, independen, dan professional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. e. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU Provinsi. 50 f. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “KPU Provinsi menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. g. Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR; 2. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan 3. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”. h. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan: 1. Presiden untuk anggota KPU; 2. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan 3. KPU Provinsi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”. 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai tahun 2012. Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU 7/2017, khususnya berkaitan dengan pemilihan dan penentuan anggota KPU. Ketentuan-ketentuan a quo menyebabkan peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu di daerah menjadi sulit karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan dilakukan oleh Tim Seleksi dari KPU Pusat. Selain itu, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh calon-calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional dan independen juga telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal a quo. Sehingga, 51 menurut hemat saya, berdasarkan kriteria kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, Pemohon memiliki kedudukan hukum sekurang-kurangnya potensial, dan jelas mengalami kerugian sebagai akibat berlakunya norma a quo serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband), serta dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Menurut hemat saya, terdapat isu yang potensial untuk dapat didalami lebih lanjut yaitu terkait tata kelola rekrutmen komisioner KPU di daerah, khususnya pada 2 (dua) isu pokok yaitu (1) peran dan proporsi KPU Provinsi dalam rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota penting untuk dikukuhkan dalam norma UU, sebagai wujud penerapan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil, dan (2) urgensi prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan professional dalam tata Kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota. 4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan pula Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam menentukan prinsip desentraliasasi yang memberi kewenangan dan kemandirian daerah dalam mengatur urusannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sehingga, diberikannya dasar konstitusional ini seyogianya dapat dijadikan sebagai momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dalam berbagai aspek, terutama aspek tata kelola rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota. 5. KPU tetap bersifat nasional dan hirarkhis, namun khusus terkait dengan rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota seharusnya menerapkan pendekatan desentralisasi terbatas dalam penentuan panitia seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota. Rekrutmen dimaksud tetap menjadi kewenangan KPU yang dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dalam 52 penentuan anggota tim seleksi yang dibentuk oleh KPU. Secara prinsip, keterlibatan KPU Provinsi tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada putera puteri daerah yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai daerahnya masing-masing baik kondisi sosial, ekonomi, kultural maupun geografis untuk berperan lebih besar dalam pembangunan daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip tata Kelola rekrutmen yang terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional. Secara konstitusional, koordinasi KPU dengan KPU Provinsi untuk melakukan rekrutmen anggota KPU kabupaten/Kota juga sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Meskipun dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota tentu saja terdapat koordinasi antara KPU dengan KPU Provinsi, namun koordinasi tidak saja sebatas pada pelaksanaan rekrutmen namun seharusnya juga terjadi pada tataran penentuan komposisi tim seleksi yang memberi porsi lebih besar ditentukan oleh KPU Provinsi. Hal demikian tidaklah mendegradasi posisi KPU Pusat yang bersifat nasional dan hierarkis. 6. keberadaan penyelenggara pemilu in casu KPU yang kompeten dan berintentegritas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU khususnya KPU di daerah. Proses seleksi anggota KPU di daerah menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu berkeadilan dan transparan di daerah- daerah yang menjadi simpul persatuan dalam NKRI. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota, secara norma akan jauh lebih impresif jika prinsip-prinsip yang dikehendaki pemohon yaitu prinsip terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional, serta tidak ada kontradiksi norma jika prinsip-prinsip tersebut dimasukkan (insert) ke dalam norma a quo, justru akan menjadi pedoman yang lebih baik (good governance) dalam tata kelola dan hubungan sinergis antara KPU Pusat dan KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan kerangka pikir di atas, sekali lagi, meskipun permohonan a quo tidak masuk ke tahap persidangan pleno, menurut hemat saya, permohonan a quo hendaknya dikabulkan untuk sebagian (partially granted). 53 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah 54 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha