Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara 74/PUU-XVIII/2020 PUU Tidak Dapat Diterima

Tanggal Putusan: 14 Januari 2021

Tanggal Registrasi: 2020-09-09

Pemohon

1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno

Majelis Hakim

Arief Hidayat (K), Suhartoyo (A), Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (A), Nurlidya Stephanny Hikmah (PP)

Amar Putusan

Tidak Dapat Diterima

Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 41 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 42 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 2. Bahwa Pemohon I mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] di mana dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 mendapat dukungan dari beberapa partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden; 3. Bahwa menurut anggapan Pemohon I, hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 karena adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT). Sehingga apabila Mahkamah mengabulkan permohonan, maka Pemohon I dengan tegas menyatakan di berbagai media cetak dan elektronik akan mencalonkan diri dalam Pilpres Tahun 2024; 43 4. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan pasal a quo telah memunculkan fenomena pembelian kandidasi (candidacy buying), di mana pada penyelenggaraan Pilpres Tahun 2009 Pemohon I ditawari oleh salah satu parpol untuk berkontestasi dengan diharuskan membayar Rp 1,5 Triliun; 5. Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (vide Bukti P-2), terdaftar sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dan mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan pemimpin yang akan menyelenggarakan pemerintahan (presiden dan wakil presiden). Berlakunya ketentuan pasal a quo berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang diharuskan memilih pasangan calon presiden dengan pilihan yang terbatas. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal kualifikasi subjek hukum para Pemohon sesuai dengan uraian dalam permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan. Menurut Mahkamah, norma yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Para Pemohon mengaitkan hal tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional dalam memeroleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? 44 Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, secara kumulatif, yaitu: (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik ha

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda perihal kedudukan hukum Pemohon II, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Norma a quo dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. Berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami: Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut. [6.2] Menimbang bahwa permohonan a quo diajukan oleh dua orang Pemohon, yaitu: Rizal Ramli (Pemohon I) dan Abdulrachim Kresno (Pemohon II). Dalam putusan permohonan a quo, mayoritas Hakim Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Karena alasan kedua Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohon para Pemohon tidak dapat diterima [NO (niet ontvankelijke verklaard)]. [6.3] Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti dan saksama penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah dengan beberapa 49 putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang pernah diputus sebelumnya, khusus Pemohon II seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK 6/2005 sebagai salah satu persyaratan formal untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, Pemohon II menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Penjelasan kerugian hak konstitusional Pemohon II adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa Pemohon II adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk memilih (right to vote) dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang akan menyelenggarakan pemerintahan. Kedua, bahwa bagi Pemohon II, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang menjadi terbatas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fakta empirik yang dikemukakan, akibat ambang batas pencalonan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ketiga, bahwa selain kedua alasan di atas, ditambahkan Pemohon II, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden. [6.4] Menimbang bahwa bilamana penjelasan ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon II tersebut diletakkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 perihal kualifikasi Pemohon yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, bahwa Pemohon II telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, sebagaimana dijelaskan Pemohon II, 50 pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 dinilai atau dianggap telah merugikan hak konstitusional dimaksud. Ketiga, secara gamblang Pemohon II menerangkan ihwal kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan secara aktual kerugian tersebut telah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004. Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Pemohon II, selama substansi norma Pasal 222 UU 7/2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian akan berulang atau tetap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden masa depan. Keempat, uraian ketiga alasan tersebut sekaligus menjadi bangunan argumentasi (penjelasan) adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Kelima, dengan rangkaian penjelasan tersebut, Pemohon II telah menguraikan perihal kemungkinan bilamana permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional yang diuraikan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [6.5] Menimbang bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstitusional Pemohon II di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018. Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya bagian kedudukan hukum, semua Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (presidential threshold) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam 51 permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon II dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam berbagai permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK 6/2005, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut. Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon II untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon II, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon II. *** 52 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dan oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 53 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah

Kata Kunci

sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)

Unduh PDF Putusan