Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 November 2010 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2010 dan tanggal 13 Januari 2011, akan tetapi perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2011 telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang, sehingga perbaikan permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya adalah perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2010; [3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diperbaiki tanggal 27 Desember 2010 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Desember 2010, adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 81 Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, selanjutnya disebut UU 17/2008) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menjadi 82 salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 83 c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa para Pemohon dalam permohonan ini adalah Bambang K. Rahwardi, H. Arlen Sitompul, dan H.M. Fuadi yang masing-masing adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Kepala Bidang Organisasi Hukum dan Otoda Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI) yang mewakili kepentingan organisasi dan para anggota dari APBMI yang beranggotakan 860 Perusahaan Bongkar Muat yang mana tujuan APBMI adalah mempersatukan perusahaan bongkar muat di Indonesia agar bisa saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam meningkatkan peranan pengusaha bongkar muat serta memberikan arah yang pasti bagi dunia usaha bongkar muat, membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan usaha bongkar muat di Indonesia guna menunjang Pembangunan Nasional serta membina dan menyalurkan cita, rasa, karsa, dan karya Perusahaan Bongkar Muat Indonesia demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (vide bukti P-16); [3.8.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan, APBMI adalah satu-satunya asosiasi wadah pengusaha jasa bongkar muat di pelabuhan Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 6/AL 3014/Phb-89 tentang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, tanggal 28 Oktober 1989 (vide Bukti P-19). Hal ini ditegaskan dalam diktum Pertama Surat Keputusan tersebut yang menyatakan, “Mengakui Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut APBMI yang dibentuk oleh para pengusaha di bidang bongkar muat dalam Musyawarah Nasional I tanggal 28 84 Oktober 1988, merupakan satu-satunya organisasi pengusaha bongkar muat Indonesia”; [3.8.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf g UU 17/2008 memiliki potensi untuk disalahtafsirkan dalam hal implementasinya yaitu munculnya kemungkinan monopoli usaha di bidang bongkar muat barang oleh badan usaha pelabuhan dengan mengabaikan perusahaan yang khusus didirikan untuk kegiatan usaha bongkar muat barang. Dengan diberikannya hak melakukan kegiatan bongkar muat barang kepada Badan Usaha Pelabuhan, maka praktek monopoli yang selama ini berjalan cenderung berkelanjutan sehingga perusahaan bongkar muat yang eksistensi usaha jasa bongkar muat sudah dimiliki sejak tahun 1988 akan dimarginalisasi/digusur sehingga lambat laun menimbulkan ketidakpastian usaha bagi banyak perusahaan bongkar muat, dengan hilangnya pangsa pasar yang akan dikuasai oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) [PT. Pelindo]. Dengan demikian, PT. Pelindo akan menguasai kegiatan di pelabuhan