Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 87 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; 88 [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan a quo, karena objek sengketa Pemilukada yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2) angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; 2. Permohonan kabur dan tidak lengkap, dengan alasan dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon a quo tidak ada konsistensi antara posita dengan petitum. Permohonan a quo diajukan oleh tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, 1, dan 3, namun dalam petitumnya hanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja yang dinaikkan perolehan suaranya dengan cara mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 tidak ada perubahan; Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (obscur libel) dan membingungkan karena objek sengketa permohonan a quo bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Pemohon dalam permohonan a quo hanya menguraikan mengenai adanya money politic, ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, dugaan keterlibatan Pejabat Daerah, dugaan DPT bermasalah. Kalaupun benar dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya melainkan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum) untuk memprosesnya. Eksepsi mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait telah pula diuraikan dalam angka V, karena 89 eksepsi tersebut sama dengan eksepsi ini, maka mutatis mutandis eksepsi demikian dianggap telah pula menjadi bagian dari eksepsi a quo; 2. Petitum Pemohon tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Pemohon dalam petitum 3 mohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang, petitum 7 mohon agar ditetapkan angka-angka hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, petitum 8 untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015, petitum 9 untuk memerintahkan kepada Termohon segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015. Jikapun benar Pemohon ditetapkan mendapatkan angka-angka hasil penghitungan yang benar menurut versinya, maka apabila dilakukan pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Luwu Timur, angka-angka yang benar menurut para Pemohon tersebut dapat dipastikan akan mengalami perubahan. Demikian pula apabila diadakan Pemungutan Suara ulang, maka tidak serta merta Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. H.M. Nur Husain dan Ir. H. Abdul Majid Tahir) terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Luwu Timur periode 2010-2015; 3. Keberatan Pemohon terhadap DPT adalah sangat tidak beralasan karena penetapan DPT tersebut telah disaksikan oleh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3) dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah pula menandatangani Berita Acara penetapan DPT. Apabila Pemohon mengajukan keberatan mengenai DPT, hal tersebut merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Eks