Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 18 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut: Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a… ….. o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menjelaskan kualifikasi dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga sebagai pembayar pajak (tax payer) yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. 3. Bahwa para Pemohon berkeinginan atau bercita-cita untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, yakni pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang ingin berpasangan dengan mantan kepala daerah yang sudah pernah menjabat satu kali pada periode sebelumnya yang mana 19 mantan kepala daerah tersebut akan diposisikan sebagai calon wakil kepala daerah. Namun, dengan adanya aturan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, membuat cita-cita para Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya ikut membangun daerah dalam pemerintahan bersama masyarakat setempat, sehingga para Pemohon menilai telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut atau setidak- tidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam pemilihan kepada daerah. 4. Bahwa para Pemohon juga beranggapan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 telah menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap para Pemohon, sehingga jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa para Pemohon, setelah berkaca terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni terkait dengan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikabulkan secara bersyarat, sangat yakin Mahkamah pada prinsipnya tidak membedakan antara Pemohon yang satu dengan Pemohon yang lain. Oleh karenanya, para Pemohon beranggapan dirinya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, para Pemohon selain menyatakan sebagai warga negara Indonesia (WNI) pembayar pajak (tax payer), menilai telah dirugikan atau terlanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Namun demikian menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, para Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterkaitan berlakunya norma a quo dengan posisi atau kedudukan sebagai pembayar pajak. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah Konstitusi, perseorangan WNI, khususnya pembayar pajak, dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, jika norma yang diuji konstitusionalitasnya berkenaan dengan undang- undang di bidang keuangan negara. Namun demikian, dalam permohonan a quo, norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian bukanlah 20 undang-undang atau norma yang berken