Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 51 pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 52 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. 2. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk partai politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana Presiden dan Sekretaris Jenderalnya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Pemohon I dalam menandatangani surat dan/atau dokumen penting tertentu berdasarkan Pasal 39 Akta mengenai Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera dan juga dapat mewakili partai di muka hukum termasuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang atas nama partai di Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5). Pemohon I juga merupakan partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DRPD 53 Kabupaen/Kota pada tahun 2019 (vide Bukti P-6) dan berhasil duduk sebagai salah satu partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019–2024 (vide Bukti P-7). b. Bahwa adapun Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera yang telah ditetapkan sebagai bakal calon Presiden dan dan/atau bakal calon wakil Presiden 2019-2024 dari internai Partai Keadilan Sejahtera dan telah diputuskan sebagai simbol pemenangan Pemilihan Presiden Tahun 2024 (vide Vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-11, dan Bukti P-12). c. Bahwa menurut Pemohon I angka Presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yakni 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara nasional membuat Pemohon I telah dan berpotensi kehilangan hak konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon I tidak dapat mengusulkan calon Presiden dan wakil Presiden sendiri pada Pemilu tahun 2019 yang sebenarnya pada saat itu Pemohon I telah mempersiapkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari internal Pemohon I (vide Bukti P-8). Ketentuan Presidential threshold dalam Pasal 222 UU 7/2017 juga sangat potensial merugikan Pemohon I di Pemilu 2024 karena Pemohon tidak dapat kembali mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri karena perolehan kursi DPR hanya 8,21%, dan perolehan suara secara nasional hanya 8,7% pada Pemilu tahun 2019. d. Bahwa Pemohon I telah berupaya mencermati putusan Mahkamah terdahulu yang terkait dengan kedudukan hukum partai politik untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah, di mana dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut secara umum Mahkamah konsisten dengan pandangan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang turut serta membahas dan menyetujui undang-undang tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, namun secara khusus Mahkamah juga memberikan pengecualian terhadap perkara di mana anggota DPR yang turut membahas dan menyutujui undang-undang dapat memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang yang turut dibahas dan setujuinya yang didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya hak eksklusif (kedudukan hukum khusus) yang dimiliki oleh anggota DPR yang ikut membahas dan mengesahkan 54 sebuah undang-undang. Kedudukan hukum khusus atau hak eksklusif tersebut hanya dapat terjadi manakala objek permohonan yang diajukan merupakan hak yang hanya dimiliki oleh subjek hukum yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Hal tersebut tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 12 Januari 2011 di mana dalam putusan tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan bahwa anggota DPR dapat mengajukan pengujian UU 17/2014 (UU MD