Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 213 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 214 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, yang menyatakan: (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-1A dan bukti 215 P-1B), berstatus sebagai mahasiswa (vide bukti P-3A dan bukti P-3B), dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang mendambakan suatu saat negara Republik Indonesia akan terbebas dari wabah korupsi, serta bercita- cita untuk menjadi bagian dari KPK, sebagai Penyelidik KPK setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1, serta menjelaskan para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak tersebut potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ialah termasuk upaya-upaya para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan. Mengingat peran Penyelidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tugas utama seorang penyelidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal a quo seolah-olah mendeterminasikan bahwa yang berkesempatan untuk menjadi Penyelidik KPK hanyalah orang yang berasal dari profesi/instansi-insatansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo; 5. Bahwa menurut para Pemohon, frasa (sic!) “dapat” sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang diharuskan ataupun diwajibkan, namun lebih cenderung bermakna “opsional”. Akan tetapi, jika kata “dapat” dipadukan dengan frasa “berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi” yang jika dibaca keseluruhan menjadi “dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, maka menjadi bermakna “opsional limitatif”, artinya, “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”; 216 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena kata “dapat” dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 ditafsirkan cenderung bermakna “opsional limitatif” menjadi “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari…” namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, dengan berlakunya pasal a quo, nyata- nyata telah menegasikan kesempatan para Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi Penyelidik KPK melalui jalur independen. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai alasan inkonstitusional norma yang dikemukakan para Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab a