Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 8/2015 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusional para anggotanya dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015. Pemohon I mendalilkan memiliki organizational standing sebagaimana dianut berbagai peraturan perundang-undangan. Pemohon I adalah badan hukum yang bergerak di bidang hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I yaitu PHMI didirikan dengan tujuan umum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id SALINAN yaitu mewujudkan terciptanya negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum, dan dengan tujuan khusus yaitu menegakkan, menjaga, membela hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia; dan membela kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan kebenaran hukum menuju negara indonesia yang berkeadilan, makmur dan berkeTuhanan Yang Maha Esa. Pemohon I mendalilkan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon I dengan secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon I secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dna penegakkan hukum dan keadilan Indonesia. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 juga didalilkan berpotensi merugikan anggota Pemohon I yang merupakan politisi yang hendak berkecimpung pada berbagai kegiatan politik dan partai politik, karena beberapa anggota hendak mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah 2015; Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, aktifis partai politik yang juga sebagai bakal calon Bupati dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Halmahera Utara, yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana Surat Rekomendasi Penetapan Calon Bupati Halmahera Utara Nomor: 155/DPW-04/IV/A.I/Z/III/2015. Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dinilai Pemohon II sangat berpotensi dan berpeluang menyebabkan terjadinya pembenaran terhadap kecurangan di dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Halmahera. Pemohon II tidak akan dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan/gugatan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, apabila tidak tercapai selisih jumlah hasil perhitungan suara sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam UU 8/2015 karena potensial menghalangi peserta pemilihan kepala daerah untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah Pemohon I dapat membuktikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indone