Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130, selanjutnya disebut UU 1/1979) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 29 [3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, khususnya legal standing warga negara asing (WNA) untuk memohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 24/2003 dan UU 1/1979 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 30 d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon, Popa Nicolae, adalah warga negara Rumania, bukan warga negara Indonesia maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; yang kemudian ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, tanggal 30 Oktober 2007 yang antara lain mempertimbangkan: “a. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan Warga Negara Asing (WNA) tidak berhak; b. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law… ; c. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan“ termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapnya setelah ada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK harus di baca, ”perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasanya, sehingga 31 Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;” [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah tetap berpendapat bahwa warga negara asing, seperti Pemohon dalam permohonan a quo, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.