Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 63 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 64 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang membayar pajak kepada negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda karena: a. Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut sebagai APBN) yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara; b. Permintaan persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU Pemda menghambat proses pemeriksaan perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah. Menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak, dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda. Hal itu terjadi karena terhambatnya proses hukum yang dibiayai oleh negara, yang hendak diterapkan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan kejahatan dibatasi dengan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penahanan. Terhambatnya proses hukum ini akan memperbesar jumlah anggaran yang akan dipakai untuk proses hukum yang semakin panjang. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai pengujian Pasal 36 UU Pemda berkemungkinan menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon; 65 [3.8] Menimbang bahwa Pemohon IV adalah badan hukum yang di dalam Akta Notaris Pendirian Perkumpulannya memiliki misi untuk mengintegrasikan agenda antikorupsi di Indonesia, yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi gerakan rakyat untuk memberantas korupsi (vide bukti P-3). Dengan berlakunya Pasal 36 UU Pemda, misi perkumpulan Pemohon IV menjadi sulit untuk tercapai, karena proses hukum terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga terlibat korupsi menjadi dibatasi dengan adanya syarat persetujuan tertulis Presiden. Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah menilai pengujian Pasal 36 UU Pemda berkemungkinan menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon IV; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohanan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), yaitu: Pasal 36 ayat (1) UU Pemda: Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik; 66 Pasal 36 ayat (2) UU Pemda: Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimannya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Pasal 36 ayat (3) UU Pemda: Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertul