Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Pasal 56 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, selanjutnya disebut UU 41/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 15 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 16 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 56 UU 41/2004 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 56 UU 41/2004 Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode 2020 sampai dengan 2023; 4. Bahwa masa jabatan keanggotaan BWI yang diatur dalam Pasal 56 UU 41/2004 tersebut berbeda dengan masa jabatan lembaga independen non kementerian lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun sehingga merugikan Pemohon karena masa jabatan selama 3 tahun tersebut membatasi pengabdian Pemohon kepada negara dalam mengembangkan perwakafan nasional dan menimbulkan pemaknaan yang menganggap BWI lebih rendah dari lembaga negara independen non kementerian yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun; 5. Bahwa menurut Pemohon, berbedanya masa jabatan keanggotaan BWI dengan lembaga negara independen non kementerian yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun tersebut menimbulkan kerugian konstitusional berupa hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 17 mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon sebagai anggota BWI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 56 UU 41/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 56 UU 41/2004 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU 41/2004 dengan masa jabatan ketua dan/atau anggota lembaga negara independen non-kementerian lainnya telah memberikan perlakuan berbeda dan tidak memberikan keadilan serta ketidaksetaraan bagi BWI, terlebih lagi terdapat 2 lembaga negara independen non-kementerian yang berada dalam satu cluster dengan BWI yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) justru memiliki periodisasi masa jabatan selama 5 tahun; 18 2. Bahwa menurut Pemohon, BAZNAS dan BPKH memiliki persamaan, yaitu antara lain bersifat independen, dibentuk berdasarkan undang-undang, pimpinan dan/atau anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang sama yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sehingga dengan demikian BWI pun patut diperlakukan sama, disetarakan, dan tanpa