Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Termohon) berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) juncto Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU- Kab/006.435384/ 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. 196 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 197 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ...., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 198 umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa benar para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (Termohon) berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 222/BA/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti T-9B) juncto Keputusan Termohon Nomor 63/Kpts/KPU-Kab/006.435384/ 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 bertanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-8 = bukti T-9A); Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 17/Kpts/KPUKab-006.435384/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati 199 dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013, bertanggal 19 April 2013 (vide bukti PT-1) juncto Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2013 (vide bukti P-1.A s.d. bukti P-1.E = bukti PT-2), para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2013. Oleh karenanya, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Me