Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 102 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Barru sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010-2015, tanggal 25 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, Nomor Urut 2 (vide Bukti P-6 = Bukti PT-7 = Bukti PT-8); 104 [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008; [3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008; Berdasarkan ketentuan di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, bertanggal 29 Juni 2010, adalah Rabu, 30 Juni 2010, Kamis, 1 Juli 2010 dan terakhir Jumat, 2 Juli 2010; [3.9.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010, hanya 2 saksi pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan nomor urut 3 dan yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru (Model DB-KWK) bertanggal 29 Juni 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan saksi bernama Aksah Kasim, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan saksi bernama Masrurah Usman tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 105 Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru (vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-4); [3.9.3] Bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 29 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah dengan terteranya nama saksi Pemohon yaitu Masrur